Warga Bangkalan Bikin E-KTP Hanya untuk Dua Alasan Ini  

Reporter

Senin, 4 Januari 2016 15:59 WIB

TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Bangkalan - Adanya layanan kesehatan gratis lewat Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) mengungkap tingkat kepemilikan dokumen kependudukan warga di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, yang amat rendah. Mereka biasanya baru akan berbondong-bondong membuat KTP elektronik ketika hendak bekerja di Malaysia.

"Dulu urus KTP kalau mau merantau, sekarang urus KTP kalau lagi sakit karena diperlukan untuk mengurus kepesertaan di BPJS," kata Kepala Bidang Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan Jayus Sayuti, Senin, 4 Januari 2016.

Jayus menunjuk seorang warga bernama Mohammad Jakfar, 32 tahun, yang baru saja dilayaninya. Dia mengantar bibinya yang sedang sakit untuk memperpanjang masa berlaku KTP agar bisa ikut program BPJS.

Sampai di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pengajuan perpanjangan wanita itu KTP ditolak. Petugas meminta bibi Jakfar terlebih dahulu melakukan rekam KTP elektronik di kecamatan. "Bibi saya baru pulang dari merantau, memang belum rekam e-KTP," ujar Jakfar.

Jayus menyatakan sudah terbiasa menghadapi orang-orang yang dadakan dan ingin cepat membuat e-KTP, seperti Jakfar dan bibinya itu. Menurut dia, rendahnya kesadaran masyarakat di Bangkalan akan pentingnya memiliki KTP tergambar dari laporan pencetakan KTP elektronik.

Sejak diluncurkan pada 2012 hingga Desember 2015, dari total warga yang wajib punya KTP sebanyak 822.635 jiwa, baru 524.555 keping KTP yang tercetak. "Ada sekitar 290.080 jiwa yang belum membuat KTP elektronik," kata Jayus.

Untuk 2015, Jayus menambahkan, pencetakan KTP elektronik hanya 29.895 jiwa. Dari 18 kecamatan tercatat, warga Kecamatan Kota Bangkalan paling tinggi melakukan perekaman data e-KTP, sebanyak 4.558 orang. "Paling sedikit itu Kecamatan Trageh hanya 693 jiwa."

Jayus memastikan, sarana dan prasarana tidak menjadi kendala karena semua kecamatan telah memiliki dua set alat rekam data KTP elektronik. Pencetakan KTP pun sejak 2015 bisa dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan. "Tinggal kesadaran warga saja mau buat KTP atau tidak, kalau peralatan lengkap," katanya.

MUSTHOFA BISRI

Berita terkait

Kerja dan Tinggal di Jerman Semakin Mudah dengan Peraturan Baru, Simak Ketentuannya

4 hari lalu

Kerja dan Tinggal di Jerman Semakin Mudah dengan Peraturan Baru, Simak Ketentuannya

Berikut peraturan baru untuk mempermudah proses mencari kerja di Jerman bagi warga negara di luar Uni Eropa.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

25 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

28 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

13 Maret 2024

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

7 Maret 2024

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya