TEMPO Interaktif, Jakarta:Dari 18 anggota Komisi Pertahanan DPR yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon panglima TNI pada sesi I, umumnya mereka menanyakan komitmen calon panglima Marsekal Djoko Suyanto untuk mengusut tuntas pelanggaran HAM berat di masa lalu yang diduga terkait dengan sejumlah perwira tinggi TNI. “Kalau ini tidak tuntas, selamanya akan menjadi beban untuk institusi TNI,” kata Slamet Effendi Yusuf dari Fraksi Partai Golkar. A.M Fatwa dari Fraksi Amanat Nasional, secara khusus meminta Djoko memperhatikan kasus Talangsari, Tanjung Priok, dan pembunuhan aktivis HAM Munir yang diduga melibatkan Badan Intelijen Negara. Ade Nasution dari Fraksi Bintang Reformasi, sambil menujuk keluarga korban kasus Trisakti, Semanggi I dan II yang memenuhi balkon, meminta kasus-kasus tersebut juga dituntaskan. “Agar sebagai bangsa kita tidak berutang pada sejarah,” katanya. Yudhi Chrisnandi (Fraksi Partai Golkar), Sidharto Danusburoto, (PDIP) , dan Ali Mochtar Ngabalin (PBB) juga menyoroti isu-isu serupa. Selain soal HAM, anggota DPR juga menyoroti soal pengambilalihan bisnsi TNI, isu korupsi dan kolusi dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan, kesejahteraan prajurit, pemberian uang keamanan dari PT Freeport, dan komadno teritorial. Sebelumnya, rapat yang dipimpin Theo L. Sambuaga itu memberikan kesempatan kepada Djoko untuk memaparkan visi dan misinya selama 15 menit. Djoko pun memanfaatkana dengan menjelaskan kondisi riil yang dihadapi militer Indonesi dan tantangan yang akan dihadapi ke depan. Ia berjanji akan membawa TNI lebih profesional, berdedikasi, dan menjauhi politik praktis. Wahyu Dhyatmika