Pajak Tembus Rekor Rp 1.000 Triliun, Kalla Senang  

Reporter

Senin, 28 Desember 2015 20:15 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla, memberikan keterangan kepada awak media seusai melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah petinggi grup Bank Dunia, di kantor Wakil Presiden, Jakarta, 12 November 2015. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla senang lantaran penerimaan pajak per 25 Desember 2015 tembus sampai dengan Rp 1.000 triliun. Dia mengatakan rekor itu baru pertama kali terjadi dan disebabkan iklim ekonomi di Indonesia kian membaik. Apalagi sebagian besar penerimaan pajak itu berasal dari pajak penghasilan (PPh).

"Iya, pajak itu diambil dari keadaan ekonomi dan keadaan usaha. Kalau keadaan usaha baik, itu tentu baik penerimaannya," kata Jusuf Kalla di kantornya, Senin, 28 Desember 2015. JK optimistis pendapatan pajak sampai akhir tahun akan terus bertambah.

Dia juga mengatakan akan mengevaluasi target penerimaan pajak untuk tahun depan. Evaluasi itu dilakukan untuk menentukan realisasi penerimaan peningkatan atau penurunan pajak untuk tahun 2016.

"Tahun depan kemungkinan naik, kemungkinan turun ada juga. Jadi semua mungkin," kata Jusuf Kalla. "Tergantung keadaan ekonomi. Pajak kan kegiatan ekonomi."

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro akan mengupayakan realisasi penerimaan pajak pada akhir 2015 bisa mencapai kisaran Rp 1.100 triliun dengan terus melakukan optimalisasi.

Bambang optimistis angka perkiraan tersebut akan tercapai, apalagi realisasi penerimaan pajak pada 25 Desember sudah melampaui angka Rp1.000 triliun atau tertinggi sepanjang sejarah penerimaan pajak di Indonesia.

Dia menjelaskan, tingginya penerimaan pajak pada akhir tahun lebih dominan disumbangkan oleh pendapatan dari pajak penghasilan (PPh) yang diperoleh melalui pendekatan kepada para wajib pajak. Hingga saat ini, realisasi penerimaan pajak di Indonesia belum pernah mencapai di atas Rp 1.000 triliun, bahkan penerimaan pajak sepanjang 2014 hanya tercatat mencapai Rp 982 triliun.

Menurut proyeksi sementara, penerimaan pajak pada akhir tahun secara maksimal hanya bisa mencapai Rp 1.057,9 triliun atau kisaran 85 persen dari target dalam APBN-P sebesar Rp 1.249 triliun dengan potensi kekurangan pajak sekitar Rp 186,7 triliun.



REZA ADITYA

Berita terkait

Viral Pria Robek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai Karena Tolak Bayar Pajak: Saya Gak Terima..

12 jam lalu

Viral Pria Robek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai Karena Tolak Bayar Pajak: Saya Gak Terima..

Viral seorang pria yang merobek tas Hermes mewah miliknya di depan petugas Bea Cukai. Bagaimana duduk persoalan sebenarnya?

Baca Selengkapnya

Akhir-akhir Ini Jadi Sorotan, Apa Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

1 hari lalu

Akhir-akhir Ini Jadi Sorotan, Apa Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

Banyak masyarakat yang mempertanyaan fungsi dan tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai lantaran beberapa kasus belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

1 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

Jenis-Jenis Sumber Penerimaan Negara Indonesia, Mana yang Terbesar?

3 hari lalu

Jenis-Jenis Sumber Penerimaan Negara Indonesia, Mana yang Terbesar?

Berikut ini rincian tiga jenis sumber penerimaan utama negara Indonesia beserta jumlah pendapatannya pada 2023.

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

6 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

7 hari lalu

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

7 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan

8 hari lalu

KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan

KPK masih melakukan penyelidikan terhadap KPP Madya Jakarta Timur Wahono Saputro untuk kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU.

Baca Selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

8 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

8 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya