TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Fraksi Partai NasDem Syarif Abdullah Alkadrie meminta Presiden Joko Widodo menilai kembali para menteri yang membuat gaduh situasi dan tidak satu suara dengan Presiden. Menurut dia, menteri itu layak diganti karena berpotensi menghambat kinerja pemerintahan.
Menurut Syarif, salah satu menteri yang bermanuver serta tidak satu suara ialah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan. "Luhut beda suara soal hukuman mati bagi bandar narkoba," katanya ketika dihubungi, Jumat, 25 Desember 2015. "Harusnya menteri selaras dengan Presiden."
Syarif melanjutkan, NasDem mendukung jika Presiden Joko Widodo merombak Kabinet Kerja dalam waktu dekat. "Itu hak prerogatif presiden," katanya. "Termasuk kalau ada menteri dari NasDem."
Syarif tidak merinci siapa menteri yang membuat gaduh. Namun beberapa waktu lalu Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli dianggap memicu kontroversial. Di antaranya menyangkur megaproyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt. Proyek yang dirancang pemerintah ini dinilai Rizal tak realistis.
Soal perombakan kabinet, politikus PAN, Aziz Subekti, mengaku mendapat informasi bahwa reshuffle akan dilakukan dalam waktu dekat. Setelah PAN menyatakan bergabung ke pemerintah, partai ini akan memperoleh dua kursi menteri. Menurut Aziz, PAN menyorongkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dan anggota DPR, Asman Abnur.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menilai Presiden Joko Widodo perlu melakukan perombakan Kabinet Kerja dalam waktu dekat untuk meningkatkan performa pemerintah. "Akhir tahun ini akan lebih baik," katanya.
Yang ideal, ucap Hanta, perombakan itu dilakukan Presiden Jokowi bukan semata karena bergabungnya partai oposisi ke pemerintah. Menurut Hanta, Presiden jangan hanya mengganti satu dua menteri jika ada perombakan kabinet. Apalagi, tutur Hanta, dari evaluasi publik, kinerja menteri di bidang ekonomi dan hukum kurang memuaskan.
