TEMPO Interaktif, Bandung:Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution mengakui hampir seluruh daerah tidak tertib menggunakan anggaran yang membuka peluang terjadinya korupsi di daerah. "Bukan hanya di Jawa Barat tapi di seluruh Indonesia terjadi," katanya di Bandung, Jumat (27/1).Menurut Anwar, tidak tertibnya pengelolaan keuangan daerah itu terjadi karena belum adanya standar menyusun keuangan pemerintah. Selain itu, Indonesia baru memiliki standar akuntansi pemerintahan yang baru disahkan pada Juni 2005 lalu. "Kita baru memilikinya setelah 60 tahun merdeka,"ujarnya. Standar penyusunan keuangan pemerintahan, menurut Anwar, merupakan sumber perseteruan antara Departemen Keuangan dengan Departemen Dalam Negeri. "Sekarang ini mau kami satukan supaya semuanya jelas dan tertib,"katanya. Anwar menjamin, dengan adanya standar itu yang akan menjadikan pengelolaan keuangan negara menjadi tertib akan menekan korupsi di Indonesia. "Kami fokuskan pada ketertiban bukan korupsinya,"ujarnya. Ahmad Fikri
Berita terkait
Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun
6 hari lalu
Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.
Baca SelengkapnyaKondisi Ekonomi Indonesia Masih Aman
23 November 2023
Ketua Komite Tetap Perpajakan Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kadin Indonesia, Siddhi Widyaprathama, mengatakan, di penghujung 2023 ini kondisi perekonomian di Indonesia masih aman, meski ditengah gejolak yang terjadi dunia.
Baca SelengkapnyaDPR Setujui Pergeseran Anggaran Kemendikbud 2023 Rp1,37 Triliun
16 Juni 2023
Pengalihan anggaran disetujui DPR akan digunakan untuk membiayai Program PAUD dan wajib belajar 12 tahun melalui Program Indonesia Pintar jenjang SD.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani: APBN hingga Akhir Maret 2023 Masih Surplus Rp 128,5 Triliun
17 April 2023
Sri Mulyani mengatakan posisi APBN sampai dengan akhir Maret 2023 masih mengalami surplus Rp 128,5 triliun atau 0,61 persen dari PDB.
Baca SelengkapnyaAPBN April Surplus Rp 103,1 Triliun, Sri Mulyani: Baliknya Cepat Sekali
23 Mei 2022
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan APBN hingga April 2022 mengalami surplus Rp 103,1 triliun atau 0,58 persen terhadap PDB.
Baca SelengkapnyaAPBN Surplus Rp 103,1 T, Sri Mulyani Beberkan Realisasi Belanja hingga April
23 Mei 2022
Sri Mulyani mengatakan pemerintah menghabiskan anggaran Rp 750,5 triliun atau 27,7 persen dari total APBN 2022.
Baca SelengkapnyaKPK Arab Saudi Tangkap 241 Orang
16 Maret 2021
Lembaga Pengawasan dan Antikorupsi Arab Saudi menangkap 241 orang, termasuk pegawai beberapa kementerian, atas dugaan korupsi
Baca SelengkapnyaIngin Berinvestasi? Dua Hari Lagi Ada Lelang SUN Rupiah
12 Juli 2020
Pemerintah akan melakukan lelang Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang rupiah untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2020.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Sebut Realisasi Belanja Negara 73,1 Persen dari APBN
18 November 2019
Sri Mulyani mengatakan realisasi belanja negara baru 73 persen dari APBN.
Baca SelengkapnyaAnggaran Mobil Dinas Menteri Sudah Masuk DIPA Kemsetneg 2019
23 Agustus 2019
Pengadaan mobil dinas menteri terakhir dilakukan pada tahun 2005 dan 2009.
Baca Selengkapnya
