Pemerintah Diminta Waspadai Regulasi Titipan Asing  

Reporter

Editor

Agung Sedayu

Selasa, 22 Desember 2015 07:36 WIB

TEMPO/Machfoed Gembong

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah diminta mewaspadai proxy war atau perang model baru yang menggunakan pihak ketiga untuk melemahkan lawan. Salah satu cara dalam proxy war adalah menggunakan pihak ketiga, biasanya lembaga internasional, untuk membawa kebijakan asing menjadi regulasi dalam negeri.

Pengamat kebijakan ekonomi, Salamudin Daeng, mencontohkan, modus tersebut diterapkan dalam pembentukan regulasi yang mengatur ekonomi di Indonesia. "Ada sekitar 450 regulasi ekonomi di Indonesia yang mengadopsi regulasi internasional," katanya. Temuan tersebut dituangkan ke dalam buku berjudul Kudeta Putih: Reformasi dan Pelembagaan Kepentingan Asing dalam Ekonomi Indonesia.

Pemerintah dinilai perlu waspada agar bisa mengantisipasi perang tersebut. Pemerintah perlu memetakan kembali berbagai perjanjian internasional yang melibatkan kepentingan global di dalamnya. Ia meminta supaya pemerintah membuat regulasi yang mengutamakan nasionalisme dan kesejahteraan masyarakat.

Pengamat bidang pertahanan dan dosen Universitas Pertahanan, Yono Reksodiprojo, mengatakan saat ini Indonesia sedang dalam darurat proxy war. Namun, karena proxy war adalah pertempuran yang halus, tidak banyak orang yang sadar atas kondisi tersebut, bahkan tidak sadar telah menjadi korban.

Ia menyebutkan dua hal untuk melawan ancaman proxy war. "Pendidikan dan informasi," ujarnya. Pendidikan dianggap penting untuk memahami isu. Menurut dia, banyak proxy yang tidak mampu memahami isu sehingga menjadi korban. Cara kedua adalah memanfaatkan informasi. "Peran media yang paling dominan."

Dony Lumingas, Presidium Forum Alumni Aktivis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (FAA PPMI), mengatakan ancaman proxy war dapat dilihat dari maraknya adu domba penegak hukum, pecah belah partai politik, hingga penyelundupan narkoba. "Modus perang proxy adalah intervensi pembuatan undang-undang dan regulasi," tuturnya. Menurut dia, Indonesia akan dikuasai negara lain bila pemerintah tak mengambil langkah antisipasi.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan Indonesia telah menjadi incaran negara asing. Menurut dia, sudah ada upaya negara-negara asing menguasai kekayaan alam Indonesia dengan berbagai cara, salah satunya melalui proxy war. Gatot menyatakan proxy war sudah menyusup ke sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peta konflik dunia diprediksi akan bergeser seiring makin menipisnya sumber energi fosil. Saat ini sebagian besar konflik di dunia berlatar belakang energi. Namun, diprediksi, cadangan minyak bumi dunia akan habis pada 2043. Selanjutnya, motif konflik akan bergeser ke persoalan penguasaan sumber pangan, air bersih, dan energi hayati yang semuanya berada satu lokasi, yaitu di daerah ekuator. Indonesia adalah salah satu negara paling strategis di kawasan ekuator, selain Afrika Tengah dan Amerika Latin.

VINDRY FLORENTIN

Berita terkait

Beda Sikap PDIP dan Relawan Jokowi Soal Wacana Pertemuan dengan Megawati

21 hari lalu

Beda Sikap PDIP dan Relawan Jokowi Soal Wacana Pertemuan dengan Megawati

Relawan Jokowi menilai silaturahmi dengan Megawati penting dan strategis dalam kerangka kebangsaan dan kenegaraan.

Baca Selengkapnya

Respons PDIP hingga Istana Soal Wacana Pertemuan Jokowi dan Megawati

24 hari lalu

Respons PDIP hingga Istana Soal Wacana Pertemuan Jokowi dan Megawati

Istana Kepresidenan menyatakan Presiden Jokowi sangat terbuka untuk bersilaturahmi dengan siapa saja, apalagi dengan tokoh-tokoh bangsa.

Baca Selengkapnya

Istana Minta Maaf, Ini Kronologi Open House Jokowi Ricuh

26 hari lalu

Istana Minta Maaf, Ini Kronologi Open House Jokowi Ricuh

Istana meminta maaf karena tak bisa mengakomodasi semua warga yang mengikuti acara open house Jokowi.

Baca Selengkapnya

Presiden Peru Ogah Mundur Usai Rumahnya Digeledah Perkara Jam Rolex

36 hari lalu

Presiden Peru Ogah Mundur Usai Rumahnya Digeledah Perkara Jam Rolex

Rumah dan istana Presiden Peru Dina Boluarte digerebek dalam penyelidikan terhadap kepemilikan jam tangan mewah Rolex.

Baca Selengkapnya

Deretan Kritik Kepada Rumah Menteri dan Istana Wapres di IKN

52 hari lalu

Deretan Kritik Kepada Rumah Menteri dan Istana Wapres di IKN

Bangunan baru di Istana Negara IKN seperti rumah menteri dan istana wakil presiden mendapat kritik. Berikut fakta-faktanya.

Baca Selengkapnya

Geng Kriminal Serang Istana Kepresidenan Haiti di Port-au-Prince

58 hari lalu

Geng Kriminal Serang Istana Kepresidenan Haiti di Port-au-Prince

Geng-geng kriminal Haiti melancarkan serangan besar-besaran terhadap beberapa kantor pemerintah, termasuk Istana Kepresidenan

Baca Selengkapnya

Jawab Isu Akan Mundur dari Kabinet, Menlu Retno Balik Tanya: Percaya Enggak?

6 Februari 2024

Jawab Isu Akan Mundur dari Kabinet, Menlu Retno Balik Tanya: Percaya Enggak?

Menlu Retno Marsudi, yang sempat diisukan akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju, balik bertanya kepada wartawan yang mengkonfirmasi kabar tersebut

Baca Selengkapnya

Polisi Polandia Tangkap Mantan Mendagri yang Berlindung di Istana Kepresidenan

10 Januari 2024

Polisi Polandia Tangkap Mantan Mendagri yang Berlindung di Istana Kepresidenan

Penangkapan mereka terjadi di tengah perselisihan antara Presiden Polandia Andrzej Duda dan pemerintahan baru Perdana Menteri Donald Tusk.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tinjau Progres Pembangunan Istana Kepresidenan di IKN

21 Desember 2023

Jokowi Tinjau Progres Pembangunan Istana Kepresidenan di IKN

Jokowi hari ini meninjau perkembangan pembangunan kompleks Istana Kepresidenan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Baca Selengkapnya

KTT ASEAN 2023, Satpol PP DKI Kerahkan 2.235 Personelnya untuk Bantu Pengamanan

4 September 2023

KTT ASEAN 2023, Satpol PP DKI Kerahkan 2.235 Personelnya untuk Bantu Pengamanan

Ada tiga tugas pengamanan KTT ASEAN 2023 yang akan dilakukan Satpol PP DKI.

Baca Selengkapnya