Anggota Komisi III dari Fraksi NasDem Amelia Anggraini menunjukkan surat suara yang sah pada sesi pemungutan suara Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 17 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengakui proses pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) penuh unsur politis. Namun dia meminta publik untuk melihat hasil kerja lima Pimpinan KPK yang baru itu.
"Karena DPR apa pun adalah lembaga politik, pasti salah satu pendekatannya adalah hal yang berkaitan dengan politik," kata Pramono, di Istana Negara, Jumat, 18 Desember 2015. "Maka dengan demikian kalau hasilnya itu tidak sepenuhnya memberikan harapan publik itu, mungkin itu salah satu hal."
Pramono juga mengakui lima Pimpinan KPK yang dipilih DPR kemarin adalah wajah baru. Dia berharap kelimanya itu bisa meningkatkan kinerja komisi antirasuah. Dia meminta publik tidak mempermasalahkan soal wajah baru yang menjadi pimpinan KPK. Asalkan, kata dia, dalam bekerja, kelima pimpinan KPK itu mengacu pada aturan dan undang-undang yang ada.
"Mudah-mudahan mereka akan lebih banyak bekerja dibandingkan dengan menciptakan panggung kegaduhan baru," kata dia. "Pemerintah sepenuhnya akan berikan dukungan pada Pimpinan KPK baru."
Pramono juga mengatakan Presiden Joko Widodo akan segera meneken Keputusan Presiden tentang pengangkatan anggota KPK periode 2015-2020. Presiden, kata dia, ingin komisioner komisi antirasuah itu segera bekerja.
