TEMPO.CO, Bandung - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyayangkan sikap pemerintah pusat yang melarang ojek online beroperasi. Menurut dia, keberadaan ojek online justru sangat membantu masyarakat.
"Pemerintah pusat harusnya memberi ruang inovasi tanpa merugikan banyak pihak. Bukan setiap ada gagasan dikit-dikit melarang karena buktinya respons ada, ekonomi bergerak, masyarakat terbantu," kata Ridwan Kamil di kantor Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jumat, 18 Desember 2015.
Ridwan Kamil menambahkan, pemerintah seharusnya mengakomodasi kepentingan masyarakat yang masih membutuhkan keberadaan ojek online dengan mengubah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.
"Saran saya, harusnya regulasi yang mengakomodasi. Jadi yang diinovasi itu regulasinya," ujarnya.
Ridwan Kamil tidak menampik jika keberadaan ojek merupakan sebuah peluang di balik tidak siapnya pemerintah menyediakan sarana transportasi yang baik. "Dalam dunia ekonomi, ada istilah interrupted innovation. Inovasi baru yang mengguncang tatanan. Go-Jek dan Uber masuk kategori itu. Secara nyata dibutuhkan logika dan hadir, hanya regulasinya yang tidak siap," tuturnya.
Ridwan Kamil menjelaskan, berdasarkan pengalamannya di beberapa negara maju, inovasi tidak akan bisa dihalangi. Contohnya, dia melanjutkan, keberadaan wartel dulu bisa menggantikan telepon umum koin. Seiring dengan kemajuan telepon seluler, wartel pun akhirnya mati.
"Ojek ada karena transportasi publik tidak bisa menjangkau secara sistematis sampai ke ujung rumah. Kalau melarang-larang, bisa enggak pemerintah melarang ojek, bukan soal aplikasinya. Ojek sendiri secara definisi, kan, kendaraan pribadi," ucapnya.
Jika memang dilarang, Ridwan Kamil berharap itu hanya sementara. "Pelan-pelan yang menghalangi inovasi umurnya tidak akan panjang. Imbauan saya, lebih baik dibuat regulasi baru yang mengakomodasi fenomena baru ini karena seluruh dunia diakomodasi sebagian besar," katanya.
