Komisi Hukum Pilih 5 Pimpinan KPK Hari Ini  

Reporter

Kamis, 17 Desember 2015 05:29 WIB

Calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas (kedua kiri) dan Laode Muhammad Syarif (kiri) berfoto bersama sebelum mengikuti uji kelayakan dan kepatutan Capim KPK bersama Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 16 Desember 2015. Komisi III DPR menggelar proses uji kepatutan dan kelayakan empat dari 10 Capim KPK. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Benny Kabur Harman mengatakan anggotanya akan memilih lima pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut dia, lima nama itu paling lambat keluar besok, Kamis, 17 Desember 2015.

"Pemilihan capim KPK definitif malam ini dan paling lambat besok," kata Benny di Kompleks Parlemen, Rabu, 16 Desember 2015. Namun saat ditanya siapa kandidat yang dia jagokan, Benny enggan membocorkannya. "Belum ada. Tunggu aja "

Anggota Komisi Hukum dari Fraksi Gerindra, Wenny Warrouw, juga enggan membocorkan kandidat yang ia pilih nanti. Menurut dia, pilihannya akan diputuskan setelah merampungkan uji kelayakan dan kepatutan terhadap dua calon yang tersisa, yakni Busyro Muqoddas dan Laode Muhammad Syarief. "Masih terlalu jauh. Kalau 10 itu sudah diselesaikan, akan saya jawab."

Wenny tak terlalu mempersoalkan tak adanya unsur kejaksaan dari 10 calon saat ini. Dia menganggap itu semua kesalahan panitia seleksi. Yang terpenting, kata dia, nantinya calon yang terpilih harus belajar teknik dan taktik penuntutan. "Kalau dilihat dari cacat formal aja, dari delapan calon itu tinggal empat," ujarnya.

Anggota Komisi Hukum dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, I Putu Sudiartana, mengaku belum memutuskan memilih siapa. Menurut dia, nanti akan diputuskan dalam rapat fraksi.

Dari calon-calon yang sudah menjalani uji kelayakan sejak dua hari lalu, Putu menilai hampir semua memiliki kelayakan dan keahlian di bidangnya. Dia mencontohkan Agus Rahardjo yang ahli di bidang pengadaan barang dan jasa. "Yang lain ahli di perpajakan, satu di bidang pidana. Tinggal lagi melihat dua, memilih yang bagus di antara yang bagus," ujarnya.

Dia memastikan nanti akan terpilih lima pemimpin. Padahal, sebelumnya, Komisi Hukum mempersoalkan banyaknya calon yang dianggap tidak sesuai dengan undang-undang tentang KPK.

"Tidak harus tamatan hukum. Kalau kata Pak Johan Budi yang penting paham hukum. Tapi kan banyak kalangan yang mengkritisi karena ini penegakan hukum, jadi harus ngerti hukum," kata Putu.

Ada 10 calon pemimpin KPK yang ikut uji kelayakan dan kepatuhan di Komisi Hukum sejak 2 hari lalu. Mereka adalah Sujanarko, Saut Situmorang, Alexander Marwatta, dan Johan Budi Sapto Pribowo pada hari pertama. Keesokan harinya, Komisi Hukum menguji Surya Tjandra, Robby Arya Brata, dan Inspektur Jenderal Basaria Panjaitan. Pada hari terakhir, ada Agus Rahardjo, Busyro Muqoddas, dan Laode Muhammad Syarief.




LINDA TRIANITA

Berita terkait

Kasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru

1 jam lalu

Kasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru

KPK menangkap Abdul Gani Kasuba beserta 17 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Malut dan Jakarta Selatan pada 18 Desember 2023.

Baca Selengkapnya

Babak Baru Konflik KPK

6 jam lalu

Babak Baru Konflik KPK

Dewan Pengawas KPK menduga Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melanggar etik karena membantu mutasi kerabatnya di Kementerian Pertanian.

Baca Selengkapnya

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

6 jam lalu

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

KPK telah menetapkan bekas Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan bekas Sekda Bandung Ema Sumarna sebagai tersangka kasus suap proyek Bandung Smart City.

Baca Selengkapnya

Mantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK

7 jam lalu

Mantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK

Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto menganggap Nurul Ghufron tak penuhi syarat lagi sebagai pimpinan KPK. Insubordinasi melawan Dewas KPK.

Baca Selengkapnya

Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang

8 jam lalu

Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor mengajukan praperadilan ke PN Jakarta selatan. Dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK.

Baca Selengkapnya

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

11 jam lalu

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana praperadilan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor, Senin, 6 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

16 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan jemput paksa terhadap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor tak perlu harus menunggu pemanggilan ketiga.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

2 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

2 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya