Setya Novanto Mundur, Jusuf Kalla: Telat  

Reporter

Kamis, 17 Desember 2015 00:04 WIB

Presiden Joko Widodo (kedua kanan), Wapres Jusuf Kalla (kanan), Ketua MPR Zulkifli Hasan (kiri) dan Ketua DPR Setya Novanto (kedua kiri) selaku tuan rumah mengikuti acara buka puasa bersama di rumah dinas Ketua DPR di Jalan Widya Chandra III Nomor 10, Jakarta Selatan, 23 Juni 2015. ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pengunduran diri Ketua DPR, Setya Novanto terlambat. Seharusnya, pengunduran diri Setya Novanto diajukan seminggu yang lalu.

Walaupun telat, namun Kalla mengapresiasi langkah itu. "Tapi okelah, karena bagaimanapun mundur atau tidak, akan dimundurkan," kata Kalla di rumah dinasnya, Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu 16 Desember 2015. Pengunduran diri tersebut juga ‎menurutnya sedikit menyelesaikan masalah bangsa. Apalagi perdebatan tentang masalah ini juga sudah mengemuka sejak sebulan lalu.

Drama kasus pelanggaran etika Ketua DPR Setya Novanto yang dituduh mencatut nama Presiden Joko Widodo, akhirnya berakhir, Rabu 16 Desember 2015. Di ujung sidang Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat, Setya mengirim surat pengunduran diri dari posisinya sebagai Ketua DPR.

Mengenai siapa pengganti Novanto, Kalla menyerahkannya pada Golkar dan DPR. Dia juga tak mempermasalahkan manuver beberapa partai yang dianggap ingin memperpanjang proses persidangan.

Yang terpenting saat ini menurutnya adalah MKD Novanto sudah mengundurkan diri. Pengunduran diri ini dinilai bisa mengembalikan nama baik DPR secara perlahan. Sebab, masyarakat sudah sejak lama menginginkan agar Novanto dipecat. ‎

Namun, hingga saat ini Kalla mengaku sama sekali belum menjalin komunikasi dengan Novanto maupun Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie. "Kan saya juga tahunya dari kalian."‎

FAIZ NASHRILLAH‎




Setya Novanto Akhirnya Mundur dari Jabatan... oleh tempovideochannel

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

11 jam lalu

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

Saham Freeport akhirnya 61 persen dikuasai Indonesia, berikut kronologi dari jatuh ke Bakrie sampai skandal Papa Minta Saham Setya Novanto.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

2 hari lalu

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

Kabar PKS gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran membuat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah keluarkan pernyataan pedas.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya