TEMPO Interaktif, Semarang:Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Hari Sabarno menyatakan, pemerintah akan segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Otonomi Daerah. Hal ini dilakukan akibat banyaknya ekses negatif dari pelaksanaan UU tersebut. "Revisi UU No.2 2 Tahun 1999 tidak ingin merombak total, karena filosofinya tetap desentralisasi," kata Mendagri, saat membuka Rapat Kerja I Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Patra Jasa Semarang, Rabu (10/4). Menurut Mendagri, revisi itu hanya dilakukan pada hal-hal yang substansial dan tidak akan merombak secara keseluruhan. Misalnya, regulasi kewenangan pemerintahan di daerah. Bagian ini, kata dia, selama ini yang membuka potensi konflik di daerah, baik antara pemerintah kabupaten dan pemerintah kota dengan pemerintah provinsi ataupun dengan pemerintah pusat. Hal ini muncul karena adanya penafsiran keliru masing-masing pejabat di daerah mengenau pemahaman regulasi. Namun, perbedaan penafsiran itu bukan merupakan bentuk ketidakakuran antarpemerintah di daerah. "Kelirunya penafsiran para pejabat pemerintah di daerah karena dalam UU No 22/1999 tidak diatur adanya hubungan hirarkis antara gubernur dengan bupati/wali kota," jelas Hari Sabarno. Secara politik, ujar Hari, antara gubernur dengan bupati/wali kota memang tidak ada hubungan. Apalagi, terpilihnya bupati/wali kota bukan atas rekomendasi gubernur. Meski tidak mempunyai hubungan hirarkis secara politis, secara adminsitratif tetap ada. "Karena fungsi pemerintah provinsi dan gubernur adalah melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, dan fasilitasi pemkab atau pemkot," katanya. Dan yang juga perlu diingat, kata Mendagri, republik ini dibagi dalam beberapa provinsi yang di dalamnya terdapat kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Jadi, tetap ada hubungan hirarki. "Jadi, semua itu satu kesatuan, tidak bisa independen, harus saling ketergantungan dan keterlibatan," kata mantan Ketua Fraksi TNI di MPR RI ini. (Ecep S. Yasa-Tempo News Room)