TEMPO.CO, Jakarta - Calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi, Surya Tjandra, menilai setiap komisioner komisi antirasuah itu tidak boleh bermain politik dan harus menolak sekalipun ditawari menjadi wakil presiden.

"Komisioner KPK harus paham politik, tapi tidak boleh main politik. Komisioner KPK ditawari menjadi wapres pun harus menolak selama empat tahun," ujarnya saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan calon pemimpin KPK dengan Komisi III DPR di Jakarta, Selasa, 15 Desember 2015.

Tjandra mengatakan KPK tidak diharamkan berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan serta berdiskusi dengan Komisi III DPR.

Hal itu, menurut Tjandra, tidak mengganggu independensi KPK, melainkan justru dapat menjadi upaya mengurangi ketegangan di masyarakat.

"Soal independensi (KPK), bukan dari situ lingkupnya, melainkan dari kerja KPK itu sendiri," tuturnya.

Secara umum, praktisi hukum yang lama berkarya di LBH Jakarta ini mengaku akan lebih berfokus pada kinerja KPK ke depan dengan menyelesaikan akar persoalan korupsi, berupa kesenjangan ekonomi dan hukum.

Pada Selasa, Komisi III DPR kembali memproses uji kepatutan dan kelayakan terhadap sejumlah calon pemimpin KPK. Proses yang berlangsung sejak Senin, 14 Desember 2015, itu dijadwalkan akan berlangsung selama tiga hari hingga Rabu, 16 Desember 2015.

Kemarin, beberapa orang telah menjalani uji kepatutan itu, di antaranya Johan Budi, yang berkiprah di KPK sejak 2008 hingga kini tanpa jeda.

ANTARA