Jokowi: Jangan Ada Lagi Program Pembangunan yang 'Bersayap'  

Reporter

Editor

Anton Septian

Senin, 14 Desember 2015 13:25 WIB

Presiden Jokowi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 di Ancol, Jakarta, 12 November 2015. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta- Presiden Joko Widodo meminta kepada para menteri, kepala lembaga, gubernur, wali kota, hingga bupati agar penggunaan anggaran tepat sasaran dan memiliki dampak ke rakyat. Jokowi ingin para pejabat itu mengecek satu per satu detail program dan kegiatan dalam rencana kegiatan, anggaran kementerian, dan lembaga, serta rencana kerja dan anggaran kementerian negara atau lembaga (RKA-KL).


"Jangan muncul lagi jenis-jenis program kegiatan yang tidak jelas. Lagi saya ulang, jangan muncul lagi jenis program yang tidak jelas, yang tidak konkret atau kalimatnya bersayap dengan kalimat yang absurd," katanya di Istana Negara, Senin, 14 Desember 2015.


Jokowi menyinggung Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin Susi Pudjiastuti saat menyebut program yang tidak jelas. "Yang sering saya sampaikan, yang tegas-tegas sering menyampaikan kementerian Bu Susi. Pemberdayaan peningkatan, ini absurd pemberdayaan nelayan," katanya. "Langsung jelas aja lah. Beli kapal, beli jaring, beli benih, itu jelas. Kalau pemberdayaan nelayan nanti ngecet-ngecet trotoar di pinggir pantai bisa masuk pemberdayaan enggak jelas."

Untuk itu, Jokowi ingin semua penggunaan anggaran dilakukan dengan jelas. Jokowi tidak mau program yang tertulis masih menggunakan kalimat bersayap dan absurd. "Kalau pemberdayaan peningkatan kualitas, harus jelas lah. Kalau pertanian ya jelas, beli benih padi, bibit hortikultura, kan itu jelas uangnya, kan, keluarnya ke mana untuk siapa, kan jelas," tuturnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berharap semua pola dalam birokrasi dipangkas dan penggunaan anggaran harus jelas. Jika itu dilakukan, kata dia, pemerintah dapat menggunakan uang rakyat lebih optimal, lebih konkret, lebih terukur, dan lebih tepat sasaran. Dia ingin anggaran tersebut bermanfaat karena dana tersebut adalah uang rakyat dan pemerintah bertanggung jawab atas penggunaannya.

"Kalau kata-katanya tetap, penggunaannya juga saya yakin akan lebih optimal, lebih konkret, lebih terukur, lebih tepat sasaran. Jangan menggunakan kata-kata yang tadi saya sampaikan," ujarnya. Dengan merumuskan anggaran menjadi lebih jelas dan lebih konkret, hal itu membantu setiap menteri, kepala lembaga, gubernur, hingga bupati lebih mudah mengendalikan serta memonitor institusinya masing-masing.

Rakyat, kata Jokowi, juga menjadi makin tahu dan makin mudah menangkap program yang sedang dikerjakan oleh pemerintah. Dia mecontohkan program peningkatan kualitas sekolah harus terukur meter dan persegi bangunan kelas. "Jangan lari ke mana-mana. Peningkatan kualitas sekolah apa, rakyat juga nangkepnya apa ini," katanya.




ALI HIDAYAT

Advertising
Advertising

Berita terkait

Akhir Politik Jokowi di PDIP

5 menit lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

4 jam lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

7 jam lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

7 jam lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

19 jam lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

19 jam lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

20 jam lalu

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

Presiden Jokowi menerima laporan hasil lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Vietnam beberapa hari lalu.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

20 jam lalu

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

"Kami berteman dengan semua, semua partai kami anggap rumah ya," ujar Gibran.

Baca Selengkapnya

Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

21 jam lalu

Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

Jokowi memastikan pemerintah mendukung proses peralihan pemerintahan ke Prabowo-Gibran dapat berjalan baik dan lancar.

Baca Selengkapnya

Menlu Retno Setuju Upaya Bersama Berantas Judi Online: Ini Kejahatan Transnasional

21 jam lalu

Menlu Retno Setuju Upaya Bersama Berantas Judi Online: Ini Kejahatan Transnasional

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menilai penting penanganan judi online dapat diselesaikan secara bekerja sama.

Baca Selengkapnya