TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Tim Pemburu Aset Koruptor, Basrif Arief mengungkapkan, tiga jaksa yang menangani kasus David Nusa Widjaya telah dimintai keterangan terkait buronnya pengemplang dana Bantuan Likuidita Bank Indonesia (BLBI) tersebut. ”Tiga jaksa sudah diminta membuat kronologis penanganan kasus David dari awal hingga keluarnya putusan MA,” kata Basrif saat dihubungi Tempo, Jumat (20/1). Langkah tersebut, lanjut dia, sebagai bagian dari pemeriksaan untuk mencari celah yang mengakibatkan kaburnya Direktur Utama Sertivia itu. Dengan melihat koronologi penanganan kasus itu, nanti akan diketahui penyebab kaburnya David tersebut apakah karena kelemahan regulasi atau kelalaian jaksa. Jika dari hasil pemeriksaan internal ditemukan adanya kelemahan regulasi, kata Basrif yang juga Wakil Jaksa Agung, kejaksaan akan memperkuat dan memperbaiki sistem itu. ”Jika ternyata jaksa lalai, akan kami tindak,” katanya tegas. Soal jumlah aset dan uang pengganti, ia meminta agar penyidik polisi diberi kesempatan untuk memeriksanya lebih lanjut. Dian Yuliastuti
Berita terkait
Jokowi akan Tambah Masa Kerja Satgas BLBI yang Berakhir Desember 2023
27 April 2023
Untuk tahun 2023, Satgas BLBI akan fokus pada akselerasi dan sinergi penelusuran harta kekayaan debitur/obligor.
Baca SelengkapnyaKemenkeu: Aset yang Sudah Diselesaikan Satgas BLBI Rp 28,85 T
29 Oktober 2022
Kemenkeu telah menyelesaikan piutang eks obligor bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hingga Rp28,85 triliun sampai 27 Oktober 2022.
Baca SelengkapnyaKemenkeu Kantongi Daftar Aset BLBI di Luar Negeri, Ada Obligor yang Beralih Kewarganegaraan
14 Oktober 2022
Satgas BLBI tengah menelaah siapa saja obligor yang sudah beralih kewarganegaraan.
Baca SelengkapnyaSatgas BLBI Akui Kesulitan Lelang Aset Tommy Soeharto Senilai Rp 2,4 Triliun
14 Oktober 2022
Rionald mengatakan Satgas BLBI akan mengusahakan agar aset-aset itu dapat dimanfaatkan.
Baca SelengkapnyaJokowi Klaim Kondisi Antikorupsi Terus Membaik
16 Agustus 2022
Jokowi mengklaim telah memerintahkan Polri, Kejaksaan, dan KPK menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama.
Baca SelengkapnyaBenny Mamoto Ketua Harian Kompolnas dan Pernyataan Kontroversial Soal Penembakan Brigadir J
9 Agustus 2022
Benny Mamoto Ketua Harian Kompolnas dan pendapatnya tentang kasus pemubunuhan Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo, Ini profilnya.
Baca SelengkapnyaKemenkeu Lelang Ulang Aset Kaharudin Ongko
26 Juli 2022
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu melakukan lelang ulang tanah Kaharudin Ongko yang terdapat di Kabupaten Bandung
Baca SelengkapnyaAset Eks BLBI Senilai 19,16 T Dilelang, Berikut Cara Pembeliannya
22 April 2022
Purnama T Sianturi menjelaskan cara masyarakat membeli aset barang sitaan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Baca SelengkapnyaSita Dua Aset Anak Kaharudin Ongko, Ini Komentar Satgas BLBI
23 Maret 2022
Satgas BLBI mengatakan selaku Obligor Bank Arya Panduarta, Kaharudin Ongko juga masih memiliki kewajiban sebesar Rp359 miliar
Baca SelengkapnyaPihak Ketiga Kuasai Aset Negara secara Ilegal, Ini Strategi Kemenkeu
18 Maret 2022
Kemenkeu melakukan penguasaan fisik terhadap aset negara yang dikuasai oleh pihak ketiga tersebut
Baca SelengkapnyaRekomendasi
Simak Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji 2024
12 jam lalu
Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS
13 jam lalu
