MKD Gagal Dapatkan Rekaman Asli Setya Novanto

Kamis, 10 Desember 2015 16:20 WIB

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto menjawab pertanyaan awak media usai menjalani sidang etik Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 7 Desember 2015. Sidang yang berlangsung tertutup tersebut berlangsung selama kurang lebih lima jam. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) gagal mendapatkan rekaman asli percakapan antara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto, pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, yang saat ini sudah disita Kejaksaan Agung.

"Jawabannya sudah bisa ditebak, Pak Maroef enggan memberikan rekaman asli itu kepada pihak lain selain Kejaksaan Agung," kata Wakil Ketua MKD, Junimart Girsang, seusai menemui Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Arminsyah, Kamis, 10 Desember 2015.

Sebelumnya, Maroef Sjamsuddin menyerahkan bukti rekaman percapakan pertemuan di Hotel Ritz Carlton pada 8 Juni lalu kepada Kejaksaan Agung. Kejaksaan saat ini tengah menyelidiki dugaan korupsi di balik perpanjangan kontrak karya Freeport yang menyeret Setya Novanto dan menduga ada pemufakatan jahat dari kasus tersebut.

Dalam pertemuan yang direkam Maroef itu, Setya dan Riza membicarakan soal perpanjangan kontrak karya dan beberapa proyek di Freeport. Mereka juga menyinggung beberapa nama, seperti Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

MKD mendalami kasus tersebut dengan dugaan pelanggaran kode etik. Mahkamah sudah menggelar persidangan dengan meminta keterangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said sebagai pelapor dan Maroef sebagai saksi. Meskipun rekaman pertemuan itu sudah diperdengarkan dalam dua persidangan tersebut, MKD tetap meminta rekaman asli.

Junimart mengatakan, Maroef sudah mengirimkan surat kepada MKD dan menyampaikan keengganannya meminjamkan rekaman asli itu. Surat yang menggunakan tulisan tangan itu ditandatangani Maroef pada Selasa lalu, saat menjalani pemeriksaan untuk ketiga kalinya di Kejaksaan Agung.

Dia belum bisa memprediksi implikasi tak adanya rekaman asli tersebut terhadap jalannya sidang etik Setya Novanto. "Akan kami rapatkan dulu perihal tak adanya rekaman asli dari Pak Maroef," ujar Junimart. Ditanyai perihal peta dukungan kepada Setya Novanto di MKD yang mulai berbalik, Junimart memilih tidak berkomentar.

ISTMAN MP

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

18 menit lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

6 jam lalu

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

Saham Freeport akhirnya 61 persen dikuasai Indonesia, berikut kronologi dari jatuh ke Bakrie sampai skandal Papa Minta Saham Setya Novanto.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

2 hari lalu

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

Kabar PKS gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran membuat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah keluarkan pernyataan pedas.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya