TEMPO Interaktif, Jakarta: Eurico Gutteres, mantan milisi prointegrasi Timor Timur, mengaku pernah membunuh dalam konflik politik di wilayah itu. Namun, ia juga menuduh, Portugis melakukan pembunuhan serupa sebelum wilayah itu bergabung ke Indonesia.Gutteres mengaku mendukung laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CRTR) bentukan pemerintah Timor Leste dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam laporan yang disampaikan Presiden Xanana Gusmao ke Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan itu, Indonesia dituduh bertanggung jawab atas pembunuhan 183.000 orang selama 1975-1999."Apakah angka 183.000 itu sudah termasuk pembantaian massal yang dilakukan Portugis pada 1959 dan Fretelin pada 1975 atau tidak?" kata Gutteres di Kupang, Jumat (20/1).Menurutnya, Portugis pernah melakukan pembataian massal di Viqueque. Puluhan ribu warga sipil tak berdosa dibantai saat itu. Pada 1975, kata dia, Fretelin (organisasi Xanana) membantai lebih dari 60.000 warga saat perang saudara melanda daerah itu. "Laporan amnesti PBB pada 1982 mengakui pembantaian yang dilakukan oleh Fretelin dan saat itu telah diumumkan secara terbuka. Publik mengetahui hal itu. Tetapi kemudian didiamkan," katanya. Dia menambahkan, pembunuhan yang dilakukan TNI dan milisi dalam konflik selama 24 tahun merupakan konsekuensi dari perang. "Kami dituduh membunuh. Itu memang terjadi," ia menegaskan.Menurut dia, adalah tidak adil jika hanya pemerintah Indonesia, TNI, dan milisi yang dituduh bersalah. Alasannya, konflik politik di Timor Timur merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.Tuduhan pembunuhan 183.000 jiwa warga sipil, kata Gutteres, adalah tanggung jawab kolektif. "Bukan hanya Indonesia atau TNI dan milisi, tetapi juga Xanana, Timor Leste, Portugis, dan PBB harus ikut bertanggung jawab," ia menambahkan. jems de fortuna