TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menginstruksikan pada pimpinan kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi masalah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak esok. Instruksi ini disampaikan Presiden dalam rapat paripurna di Istana Bogor siang ini.
"Arahan Presiden untuk persiapan pilkada besok tadi jelas. Langsung pada Menkopolhukam, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Mendagri untuk deteksi dini," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo seusai rapat paripurna di Istana Bogor, Selasa, 8 Desember 2015.
Jokowi, kata Tjahjo, memerintahkan seluruh menteri dan pimpinan lembaga tersebut untuk segera mengambil langkah cepat begitu ditemukan adanya riak atau gejolak yang melanggar konstitusi. Langkah cepat harus dilakukan karena pilkada yang terjadi di 269 wilayah mencerminkan pemilu yang terjadi di separuh Republik. "269 ini sudah separuh Republik kita pilkada serentak," katanya.
Tjahjo mengatakan Kemendagri akan mengeluarkan kebijakan untuk pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran. Kebijakan itu menyangkut sanksi bagi PNS dan pejabat yang tidak netral. Untuk urusan yang berkaitan dengan politik uang, Tjahjo mengatakan akan menyerahkan masalah itu pada pihak kepolisian.
Siang ini, Presiden menggelar rapat paripurna dengan sejumlah topik termasuk penyelenggaraan pilkada. Rapat paripurna dilakukan untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan pilkada serentak yang akan digelar esok. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden dijadwalkan akan melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi pilkada serentak esok.
