MKD Memastikan Sidang Etik Setya Novanto Terbuka  

Reporter

Senin, 7 Desember 2015 11:27 WIB

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto meninggalkan Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 17 November 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat dengan agenda pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto sebagai terlapor akan dilangsungkan secara terbuka. "Saya minta terbuka untuk umum. Sepanjang ada alasan yang konkret dan menyangkut rahasia negara," kata Wakil Ketua MKD Junimart Girsang saat ditemui di DPR, Senin, 7 Desember 2015.

Sebelumnya, beredar kabar ada permintaan sidang diadakan secara tertutup dari publik.

Hal yang sama juga dikatakan anggota MKD, Akbar Faizal. "Menurut undang-undang, semua persidangan di DPR itu terbuka, kecuali untuk hal-hal yang disepakati, ada beberapa. Tapi, secara umum, semua persidangan terbuka," ucap politikus Partai NasDem ini.

Menurut Akbar, di MKD masih ada silang pendapat. "Ada keinginan beberapa pihak agar ini ditutup," ujarnya. Namun Akbar menolak menyebutkan siapa yang menolak dan yang setuju sidang dilakukan tertutup.

Junimart menginginkan sidang berjalan terbuka. Walaupun ada beberapa hal yang tidak bisa terbuka untuk publik. "Misalkan ada hal yang tak bisa saya ungkap secara umum, kita tutup. Setelah itu, kita buka lagi," tuturnya.

Hari ini merupakan jadwal persidangan Setya Novanto atas dugaan pelanggaran etik. Pemanggilan Setya hari ini diputuskan MKD pada Jumat lalu setelah memeriksa saksi Marouf Sjamsoeddin, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia.

Setya dilaporkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said ke MKD. Saat melapor, Sudirman melampirkan bukti berupa rekaman percakapan antara Setya, Maroef, dan pengusaha Riza Chalid. Sidang tersebut diundur dari seharusnya pukul 09.00 menjadi 13.00 WIB.

EGI ADYATAMA




Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

6 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

13 jam lalu

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

Saham Freeport akhirnya 61 persen dikuasai Indonesia, berikut kronologi dari jatuh ke Bakrie sampai skandal Papa Minta Saham Setya Novanto.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

2 hari lalu

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

Kabar PKS gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran membuat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah keluarkan pernyataan pedas.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya