TEMPO Interaktif, Jakarta:JAKARTA – Ketua Panitia Kerja Penanganan Bahan Beracun Berbahaya DPR, Alvin Lie melaporkan hasil kerja komisinya ke Komisi Pembetrantasan Korupsi. Salah satu kesimpulan Panitia Kerja adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup tidak menunjukkan tanggungjawab dalam kasus impor 1.149 ton limbah beracun dari Singapura. Kesimpulan lain yang dilaporkan adalah Kementerian Lingkungan Hidup mengaburkan aspek penegakan sanksi pidana terhadap importir limbah. Impor bahan beracun terjadi, kata Alvin, karena Kantor Bea Cukai Batam memberi kemudahan. "Mereka tidak mengindahkan prosedur pengamanan," kata Alvin di Kantor KPK Jakarta, Rabu (18/1). Menurut Panitia Kerja DPR, para pemilik saham PT Asia Pacific Eco Lestari, komisaris, direksi, maupun pelaksana yang mengimpor limbah patut secara terencana dan sengaja membawanya ke Indonesia. "Mereka patut diduga berkolusi dengan pejabat di jajaran pemerintah kota Batam, kantor pelayanan Bea Cukai Batam, dan jajaran penyidik di Kementerian Lingkungan Hidup," kata Alvin.Panitia Kerja Penanganan Bahan Beracun DPR sudah menyampaikan laporannya ke pimpinan DPR, Markas Besar Polri, dan Presiden. "Namun, sejauh ini tidak ada satupun yang dibawa ke pengadilan," katanya. I THOSO PRIHARNOWO