MKD Batalkan Kunjungan Kerja ke Rusia

Reporter

Jumat, 4 Desember 2015 10:51 WIB

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Junimart Girsang. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat membatalkan kunjungan kerja ke Rusia pada 13-19 Desember mendatang. Saat ini MKD secara maraton menggelar sidang kasus pelanggaran etik oleh Ketua DPR Setya Novanto. "Kunjungan ke Rusia sudah dibatalkan," kata Wakil Ketua MKD Junimart Girsang, Kamis, 3 Desember 2015.

Kunjungan kerja ke Rusia dijadwalkan MKD pada 13-19 Desember 2015. Jadwal itu merupakan agenda akhir MKD untuk masa sidang tahun ini. Sebab, semua anggota Dewan bakal menjalani reses mulai 18 Desember 2015.

Anggota MKD, Akbar Faisal, membenarkan rencana kunjungan tersebut. Namun politikus Partai NasDem itu mengaku tak mengetahui tujuan kerja tersebut. "Saya tak ikut mengagendakan kunjungan karena saya orang baru di MKD," ucapnya.

Akbar menuturkan agenda itu tak akan menghambat proses persidangan kasus Setya. Sebab, para saksi dijadwalkan memberikan keterangan sebelum reses. "Kita usahakan selesai sebelum reses."

Menurut jadwal, persidangan kasus Setya akan berakhir Senin, 7 Desember 2015. Penjadwalan itu merupakan proyeksi jika semua saksi telah memberikan keterangan dalam sidang MKD. "Jadwal itu bisa saja berubah," ujar Akbar.

Peran MKD tengah disorot setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengadukan Setya ke Mahkamah. Setya dilaporkan karena diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan saham PT Freeport Indonesia.

ANGELINA ANJAR SAWITRI | RIKY FERDIANTO




Berita terkait

Kunjungan Kerja ke Turkiye, Retno Marsudi Bawa Isu Palestina

6 jam lalu

Kunjungan Kerja ke Turkiye, Retno Marsudi Bawa Isu Palestina

Retno Marsudi menyebut Turkiye dan Indonesia sepakat perlunya memperkuat kolaborasi kedua negara guna mendukung perjuangan bangsa Palestina.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

21 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Retno Marsudi Kunjungan Kerja ke Turkiye untuk Mempererat Hubungan Kedua Negara

1 hari lalu

Retno Marsudi Kunjungan Kerja ke Turkiye untuk Mempererat Hubungan Kedua Negara

Retno Marsudi kunjungan kerja ke Turkiye pada Rabu, 1 Mei 2024, untuk mempererat hubungan kedua negara.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

Komandan Jenderal Angkatan Darat AS Wilayah Pasifik Kunjungan Kerja ke Markas Besar TNI

1 hari lalu

Komandan Jenderal Angkatan Darat AS Wilayah Pasifik Kunjungan Kerja ke Markas Besar TNI

Komandan Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat untuk wilayah Pasifik (USARPAC) kunjungan kerja ke Markas Besar TNI, Jakarta pada 21-23 April 2024

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya