Kisruh Freeport, Menteri Rizal: Ini Perebutan Antar-Geng  

Reporter

Kamis, 3 Desember 2015 12:45 WIB

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Rizal Ramli. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyebut kisruh pembahasan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia yang diduga melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara sebagai sebuah perebutan saham antargeng di Indonesia. Rizal menyebut kisruh ini seperti sinetron.

"Bagaikan sinetron. Pertentangan antargeng yang berebut saham," kata Rizal sebelum mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Kamis, 3 Desember 2015. Rizal mengatakan kisruh adalah perebutan daging atau kue antargeng yang berada di kekuasaan.

Rizal mengatakan terlepas dari perdebatan dalam masalah pembahasan perpanjangan kontrak Freeport, yang terpenting rakyat Indonesia harus mendapatkan yang lebih baik. Menurut dia, seperti yang sudah dijelaskan presiden, Freeport harus membayar royalti lebih tinggi yaitu enam hingga tujuh persen.

"Ini karena di masa lalu akibat ‘hengki-pengki’ membayar royalti hanya satu persen," kata Rizal.

Selain itu, Freeport harus bertanggung jawab soal pembuangan dan pengolahan limbah. Menurut dia, selama ini Freeport seenaknya membuang limbah tanpa diproses sehingga merugikan masyarakat lokal.

"Freeport juga wajib membangun smelter dan terakhir soal divestasi," katanya. Rizal menegaskan Indonesia harus mendapatkan manfaat lebih besar dari Freeport karena selama ini sudah dirugikan.

Mahkamah Kehormatan Dewan akhirnya menyidangkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Setya Novanto dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Dalam sidangnya semalam, MKD mengundang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said sebagai pengadu.

Dalam rekaman suara yang berisi percakapan Setya, Dirut PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, dan pengusaha Riza Chalid itu, mereka diduga tak hanya mencatut nama Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla, dan Menkopolkam Luhut Pandjaitan. Nama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto juga disebut dalam rekaman. Sidang akan dilanjutkan hari ini.

ANANDA TERESIA


Baca juga:
3 Hal Ini Bikin Ketua DPR Setya Novanto Sulit Ditolong!
Selidiki Setya Novanto, Jaksa Agung: Ada Pemufakatan Jahat


Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

22 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

7 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya