Tak Hadiri Konferensi Antikorupsi, JK Sindir Setya Novanto

Reporter

Kamis, 3 Desember 2015 10:17 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyindir Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto yang tidak hadir di perhelatan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di gedung DPR. "Sekarang bicara ketua lembaga. Ah, ya. Tinggal Ketua MPR dan DPD. Yang satu sudah hilang," kata Jusuf Kalla saat berpidato di acara tersebut, Kamis, 3 Desember 2015.

Sontak, para peserta dan wartawan langsung tersenyum. Sebelumnya, Rabu kemarin, 2 Desember 2015, di DPR berlangsung sidang Mahkamah Kehormatan Dewan yang menyidangkan dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto. Diduga, Setya menjadi calo perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. (Lihat video Peta Politik MKD Dalam Pengusutan Kasus Setya Novanto, Transkip Beredar, Setya Novanto Makin Tersudut)

"Belum 12 jam tragisnya (terjadi) di kompleks ini, kita sudah rapat. Jad, mari kita bekerja bersama-sama," kata JK. "Ekonomi negara bisa baik kalau penggerogotan anggaran, yang kita namakan korupsi, itu berkurang."

Wapres JK mengatakan tingginya tingkat korupsi di Indonesia dipengaruhi luasnya kekuasaan. Jika di era Orde Baru hanya eksekutif yang memiliki kekuasaan besar, sekarang ada tiga yang memiliki kekuasaan serupa, yakni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan parlemen.

JK berpidato setelah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki. JK banyak menyampaikan soal korupsi secara umum yang terjadi di Indonesia. Turut hadir petinggi negara, seperti Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman.



MUHAMAD RIZKI

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

7 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya