TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Arminsyah mengaku tak gentar mengusut kasus dugaan pemufakatan jahat yang dilakukan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto dan sejawatnya. "Kalau tidak berani, enggak usah jadi jaksa," tutur dia di kantornya, Rabu, 2 Desember 2015.
Arminsyah mengatakan kewajiban jaksa adalah mengusut dugaan upaya memperkaya diri sendiri dalam lobi perpanjangan kontrak karya dengan PT Freeport Indonesia. Tugasnya adalah menegakkan hukum dan mengusut dugaan korupsi ataupun terjadinya pemufakatan jahat.
Karena itu, kata dia, Kejaksaan Agung tak gentar membongkar adanya unsur pidana yang dilakukan Setya dan kawan-kawan. Ada dugaan upaya mencari kesempatan dan mencari untung dari program kerja kontrak karya. "Ini kan sesuatu yang tidak baik."
Arminsyah tidak mempersoalkan jika masalah ini melibatkan nama pejabat dan politikus. Menurut dia, rakyat bakal mendukung Kejaksaan dalam pengusutan kasus ini. "Meski ada orang besar, apa rakyat tidak mau mendukung?"
Saat ini, kata Arminsyah, kasus tersebut masih diselidiki pihaknya. Arminsyah enggan berkomentar soal teknis penyelidikannya. Termasuk dengan memeriksa sejumlah saksi dalam kaitan dengan bukti rekaman pertemuan antara Setya dan pemimpin Freeport.
Langkah ini, menurut dia, merupakan salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Dia berharap pengusutan kasus ini akan menjadi efek jera bagi pejabat publik dan masyarakat untuk menghindari korupsi. "Tentu ini juga kami pites ya," katanya.
Dia belum berkomentar lebih rinci soal upaya kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menguji validitas rekaman. Saat ini Kejaksaan masih menyelidiki rekaman tersebut. Dia juga belum bisa memastikan berapa lama penyelidikan akan berlangsung.
AVIT HIDAYAT
Berita terkait
Kilas Balik 7 Tahun Jokowi Perintah Jaksa Agung Usut Kembali Kematian Munir, Apa Hasilnya?
13 Oktober 2023
Pada 13 Oktober 2016, Jokowi meminta Jaksa Agung kembali mengusut kasus pelanggaran HAM Munir Said Thalib. Berikut kilas baliknya.
Baca SelengkapnyaJaksa Agung: Ada Kebocoran, Program TP4D Akan Dievaluasi
8 November 2019
Jaksa Agung ST Burhanudin enggan merinci masalah dalam TP4D. Ia hanya mengatakan masalah di tubuh program ini bisa dirasakan semua orang.
Baca SelengkapnyaHM Prasetyo Minta ST Burhanuddin Lanjutkan Program TP4
28 Oktober 2019
ST Burhanuddin menyatakan kesanggupannya untuk menjalankan program yang telah berjalan sebelumnya.
Baca SelengkapnyaJokowi Tunjuk Agung Arminsyah Plt Jaksa Agung Selama Tiga Bulan
22 Oktober 2019
Presiden Jokowi baru akan menunjuk Jaksa Agung yang baru pada Desember 2019 atau Januari 2020.
Baca SelengkapnyaJokowi Tunjuk Arminsyah Jadi Plt Jaksa Agung
22 Oktober 2019
Jokowi Tunjuk Agung Arminsyah menjadi Plt Jaksa Agung menggantikan Prasetyo yang pensiun.
Baca SelengkapnyaPimpinan KPK Tanpa Jaksa, Jaksa Agung: Ada 90 Jaksa di Situ
13 September 2019
Jaksa Agung H.M. Prasetyo mengatakan tak masalah jika tidak ada perwakilan jaksa sebagai pimpinan KPK.
Baca SelengkapnyaJaksa Agung dari Parpol Disoal, M. Prasetyo: Kenapa Baru Sekarang
16 Agustus 2019
Selain Prasetyo, jaksa agung yang berlatar belakang partai politik adalah Marzuki Darusman (1999-2001), yakni dari Golkar.
Baca SelengkapnyaJokowi Ingin Jaksa Agung Nonpartai, Johnny: Jangan Batasi NasDem
16 Agustus 2019
Presiden Jokowi ingin menunjuk Jaksa Agung dari luar partai. NasDem setuju saja tapi minta tak dibatasi.
Baca SelengkapnyaDianggap Dekat Partai, YLBHI Kritik Kejaksaan di Bawah Prasetyo
2 Agustus 2019
YLBHI mengkritik kejaksaan di bawah Jaksa Agung Prasetyo yang dianggap terlalu dekat dengan partai.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Komisi III DPR: Kinerja Jaksa Agung Prasetyo Standar
27 Juli 2019
Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Erma Suryani Ranik menilai kinerja Jaksa Agung H M. Prasetyo tak terlalu menonjol.
Baca Selengkapnya