TEMPO.CO, Semarang - Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sri Puryono mengajak masyarakat tidak konsumtif. Caranya, mengurangi penggunaan produk asing.

Ajakan itu terkait dengan masih tingginya angka kemiskinan di Jawa Tengah yang tak imbang dengan belanja kebutuhan. “Kemiskinan masih 13,5 persen. Ini tergolong tinggi, sementara kita konsumtif. Contohnya HP (telepon seluler), semua orang punya,” kata Sri setelah membuka diskusi ekonomi akhir bulan di kantor perwakilan BI, Rabu, 2 Desember 2015.

Sri meminta masyarakat Jawa Tengah lebih mencintai produk dalam negeri, khususnya yang diproduksi di Jawa Tengah, seperti batik, kaus, dan baju lokal. “Jadilah pembeli yang cerdas,” ujar Sri.

Menurut Sri, pemerintah Jawa Tengah berupaya mengurangi angka kemiskinan dengan membuka investasi yang masih terkonsentrasi pada bidang tekstil. Selain itu, kebijakan lain adalah hilirisasi industri dengan tidak mengekspor barang mentah dan setengah jadi yang merugikan.

Sri menyebutkan sejumlah larangan ekspor barang mentah dan setengah jadi yang sering merugikan itu berupa industri perkayuan mebel dan garmen asal Jawa Tengah. Dia menjamin larangan ekspor itu diimbangi penyediaan bahan baku.

Selama ini, menurut Sri, perlambatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah terjadi karena kalah bersaing bahan baku industri yang dibeli dengan dolar. “Guncangan ekonomi regional dan global kita kalah. Padahal seharusnya bisa dibalik. Kita bisa menjual produk saat ada guncangan ekonomi regional dan global,” tuturnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah Gayatri Indah Cahyani menyatakan penggunaan produk lokal yang ditekankan bisa ditopang industri kecil daerah di Jawa Tengah, yang jumlahnya mencapai 7 juta pelaku usaha. “Sedangkan produknya mencapai 145 jenis berupa produk unggulan,” ucap Gayatri.

Dia berharap kebijakan mencintai produk lokal sebagai sinergi industri kecil Jawa Tengah diharapkan bisa go internasional. “Kami sudah siapkan persaingan lokal dengan pelatihan, menjawab persaingan masyarakat ekonomi ASEAN,” kata Gayatri.

Menurut Gayatri, pemerintah siap memfasilitasi UMKM dengan biaya produk bahan baku berbiaya ringan dan ekspor, yang didukung kebijakan pemerintah pusat yang membebaskan biaya masuk bahan baku, mesin produksi, serta kemudahan memasarkannya ke negara asing.

EDI FAISOL