KPK Tangkap Tangan Anggota DPRD Banten
Selasa, 1 Desember 2015 19:35 WIB
TEMPO/Seto Wardhana
TEMPO.CO , Jakarta - Tim satuan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menangkap tangan politikus daerah. Kali ini, dalam operasi tangkap tangan (OTT), KPK berhasil menggulung anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banten. "Iya, tapi tunggu saja infonya nanti," kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain saat dihubungi, Selasa, 1 Desember 2015. Menurut seorang penegak hukum, politikus yang ditangkap merupakan anggota Badan Anggaran DPRD Banten. Politikus itu ditangkap saat transaksi suap terkait dengan penyertaan modal untuk badan usaha milik daerah. Ada delapan orang yang berhasil diamankan. Namun, Zulkarnain saat dikonfirmasi enggan menyebutkan siapa saja yang diamankan itu. Dia juga masih bungkam soal total suap yang diberikan kepada politikus tadi. "Soal jumlah, nanti dululah, masih pemeriksaan, kan baru empat jam, belum 12 jam," ujar Zulkarnain. LINDA TRIANITA
Baca juga: 3 Hal Ini Bikin Ketua DPR Setya Novanto Sulit Ditolong! Selidiki Setya Novanto, Jaksa Agung: Ada Pemufakatan Jahat
Video Terkait:
Pasca Ditangkap KPK, Rumah Mewah Milik SM... oleh tempovideochannel
Advertising
Advertising
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
3 jam lalu
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca Selengkapnya
KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya
3 jam lalu
KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya
Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli
Baca Selengkapnya
Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi
5 jam lalu
Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho
Baca Selengkapnya
KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej
6 jam lalu
KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej
Baca Selengkapnya
Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD
8 jam lalu
Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD
KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo
Baca Selengkapnya
Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri
15 jam lalu
Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.
Baca Selengkapnya
KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej
16 jam lalu
KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej
KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.
Baca Selengkapnya
KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi
16 jam lalu
KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.
Baca Selengkapnya
Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti
21 jam lalu
Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti
Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.
Baca Selengkapnya
Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK
21 jam lalu
Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK
Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
57 menit lalu
57 menit lalu
57 menit lalu
3 jam lalu
5 jam lalu
5 jam lalu
8 jam lalu
21 jam lalu
22 jam lalu
22 jam lalu