Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi melakukan jumpa pers tentang penetapan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa haji, di kantornya, Jakarta, Kamis (22/5). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi Sapto Prabowo, mengatakan lembaganya sedang mengusut kasus Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). Pengusutan kasus Petral ini masih dalam tahap pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket). "KPK sedang tahap pulbaket atau pengumpulan bahan dan keterangan yang sifatnya tertutup," kata Johan di kantor KPK, Senin, 30 November 2015.
Johan menjelaskan, dalam proses pulbaket itu, KPK sedang menelaah sejumlah dokumen. Selain itu, KPK juga memeriksa sejumlah orang yang mengetahui persoalan Petral. Johan belum memastikan jumlah orang yang sudah diperiksa bagian Pengaduan Masyarakat KPK. "Ada beberapa pihak yang juga dimintai keterangan," katanya.
Meski dalam tahap pulbaket, Johan belum bisa menyimpulkan perkembangan pemeriksaan kasus Petral ini. Mantan juru bicara KPK ini juga tak dapat memastikan apakah lembaganya akan membekukan aset Petral atau tidak dengan adanya pengusutan tersebut. "Tergantung hasil pengumpulan bahan," katanya saat dikonfirmasi.
Sebelumnya, hasil audit investigasi KordhaMentha terhadap Petral menyebutkan adanya anomali dalam pengadaan minyak oleh anak perusahaan PT Pertamina itu pada 2012-2014. Jaringan mafia minyak dan gas diperkirakan telah mengeruk US$ 18 miliar atau sekitar Rp 250 triliun dalam tiga tahun. Para pengeruk keuntungan itu ternyata berafiliasi ke satu badan yang sama.
KordhaMentha juga mengungkapkan adanya kebocoran informasi di tubuh Petral. Kebocoran ini mempengaruhi proses bisnis dan berujung pada inefisiensi pengadaan minyak oleh Petral.
Di antara temuan audit forensik itu menyebutkan, informasi pengadaan minyak mentah dan bahan bakar minyak bocor lewat grup surat elektronik trading88@ymail.com. Melalui grup ini, semua data rahasia Pertamina Energy Services (PES), anak usaha Petral, termasuk harga perkiraan sendiri (HPS) untuk pengadaan minyak dibocorkan ke pihak luar. Akibatnya, Pertamina tidak mendapatkan harga yang kompetitif.
Pekan lalu, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan kebocoran informasi HPS menyebabkan kebutuhan minyak Pertamina sudah diketahui orang lain. Katanya, ada lima nama pegawai PES yang disebut dalam temuan audit tersebut. Namun para pegawai tersebut tidak kooperatif selama audit investigasi forensik berlangsung.
