Lima anggota komisi DPR Maman Imanulhaq, Adian Napitupulu, Diah Pitaloka, Charles Honoris dan Budiman Sudjatmiko menyerahkan pengaduan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan tentang dugaan pelanggaran Kode etik yang dilakukan oleh Setya Novanto Dan Fadli Zon, Jakarta, 7 September 2015. Foto: Destrianita
TEMPO.CO, Jakarta - Komposisi anggota Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat kembali mengalami perubahan sejak kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua DPR Setya Novanto bergulir. Kali ini, giliran Fraksi Partai Golongan Karya yang mengganti semua kadernya di MKD.
Ketua MKD Surahman Hidayat membenarkan adanya pergantian tersebut. Ia mengakui ada perubahan anggota dan pemimpin MKD dari Golkar. "Dua anggota dan satu pemimpin dari Fraksi Golkar," katanya di ruang kerjanya, Kamis, 26 November 2015.
Menurut Surahman, perubahan terjadi di posisi Wakil Ketua MKD. Sebelumnya, Wakil Ketua MKD diisi Hardisoesilo. Tapi kini ia digantikan rekan sefraksinya yang bernama Kahar Muzakir. Dua anggota Fraksi Golkar lain di MKD yang diganti adalah Dadang S. Muchtar dan Budi Supriyanti. Dadang digantikan Ridwan Bae, sementara Budi Supriyanti digantikan Adies Kadier.
Surahman berujar, perubahan komposisi MKD tersebut merupakan sesuatu yang wajar karena menjadi hak setiap fraksi. "Pergantian mereka dimulai Kamis hari ini," ucap politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.
Sebelum Fraksi Golkar, ada empat fraksi lain yang mengganti anggotanya di MKD, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai NasDem. PDIP mengganti Muhammad Prakosa. Pengganti Prakosa adalah Henry Yosodiningrat. Demokrat mengganti Guntur Sasongko dengan Fandi Utomo.
Lalu PAN memutasi dua orang kadernya, yakni Hang Ali Saputra Syah Pahan dan Ahmad Riski Sadiq, di MKD. Hang Ali Saputra digantikan Sugiman, sementara Ahmad Riski digantikan A. Bakrie. Terakhir, NasDem mengganti Fadholi dengan Akbar Faisal.
Lima fraksi tersebut buru-buru memutasi kadernya di MKD tak lama setelah laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said masuk ke MKD. Sudirman melaporkan Ketua DPR Setya Novanto karena dugaan pelanggaran kode etik Dewan.
Dalam laporannya, Sudirman menyebut Setya menjadi pelobi perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia dengan pemerintah. Sedirman menuturkan, saat bertemu dengan bos Freeport, Maroef Syamsoeddin, Setya meminta Freeport membangun pembangkit listrik di Papua. Lalu Setya meminta sebagian saham pembangkit listrik tersebut.
Selain itu, politikus Golkar ini pun dituduh telah mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Adapun Setya sudah berkali-kali membantah telah mencatut nama Presiden dan Wapres. Ia pun menampik meminta sebagian saham Freeport.
