Ditanya Soal Mosi Tidak Percaya, Setya: Saya Didzolimi  

Reporter

Senin, 23 November 2015 23:03 WIB

Setya Novanto bertemu Forum Pemred di Jakarta, 23 November 2015. (Istimewa)

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto tak mau menanggapi rencana anggota DPR yang akan melayangkan mosi tidak percaya terhadap dirinya terkait penanganan kasus politikus Golkar itu di Mahkamah Kehormatan Dewan. Justru Setya merasa selama ini pihaknyalah yang disudutkan akibat laporan Menteri ESDM Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan DPR itu.

“Saya ini nggak merasa bersalah. Saya merasa difitnah, saya merasa didzolimi, saya merasa diperlakukan tidak adil, saya juga heran apa salah saya. Kita lihat sajalah perkembangannya,” kata Setya Novanto usai menggelar pertemuan tertutup dengan Forum Pemimpin Redaksi, pada Senin 23 November 2015 di Wisma Antara, Jakarta Pusat.

Pada hari ini, empat anggota DPR yakni Adian Napitupulu dari Fraksi PDIP, Inas Nasrullah Zubir dari Fraksi Hanura, Arifin Hakim Toha dari Fraksi PKB serta Teuku Taufiqulhadi dari Fraksi Nasdem mengajukan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPR Setya Novanto.

Mereka mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk dapat mengusut kasus Setya Novanto terkait pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam lobi perpanjangan kontrak dengan PT Freeport secara tuntas. Mosi ini kemudian mereka edarkan kepada seluruh anggota fraksi di DPR.


Pembentukan mosi tidak percaya ini menyusul laporan Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan pada Senin 16 November 2015 lalu. Menteri ESDM itu melaporkan Setya Novanto karena diduga mencatut nama presiden untuk mendapatkan saham di Freeport. Tak hanya itu, ia juga diduga meminta bagian saham untuk proyek listrik Urumuka di Timika Papua sebesar 49 persen apabila Freeport berhasil memperpanjang kontraknya di Indonesia.

Dalam laporannya Sudirman Said juga membawa bukti berupa transkrip dan rekaman berisi percakapan yang dilakukan oleh Setya Novanto, Presiden Direktur PT Freeport serta bos minyak Riza Chalid. Setya sendiri juga sudah mengakui adanya pertemuan itu.

DESTRIANITA K.


Baca juga:
Di Balik Heboh Setya Novanto: 3 Hal Penting yang Perlu Anda Tahu
Segera Dipanggil Mahkamah, Ini Sederet Jerat Setya Novanto

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

11 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

18 jam lalu

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

Saham Freeport akhirnya 61 persen dikuasai Indonesia, berikut kronologi dari jatuh ke Bakrie sampai skandal Papa Minta Saham Setya Novanto.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

2 hari lalu

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

Kabar PKS gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran membuat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah keluarkan pernyataan pedas.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya