TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto sore ini menggelar pertemuan dan diskusi dengan para pemimpin redaksi (Pemred) media massa di Jakarta. Dalam acara yang berlangsung tertutup selama dua jam itu, Setya mengaku membeberkan apa yang sebenarnya terjadi tentang pemberitaan dirinya kepada forum pertemuan itu, Senin, 23 November 2015.
Beberapa hal yang ia ungkapkan di antaranya awal mula pertemuannya dengan Presiden Direktur Freeport pada tanggal 27 April 2015, kemudian pertemuan kedua pada tanggal 13 Mei 2015. Ia juga bercerita tentang pertemuan terakhir pada tanggal 8 Juni 2015 yang diakui Setya Novanto menjadi awal mula pokok permasalahannya tentang pencatutan nama presiden dan wakil presiden serta dugaan permintaan saham ke PT Freeport itu mengemuka ke publik.
“Para pemimpin redaksi tadi menanyakan kepada saya hal-hal yang menyangkut pemberitaan, dan saya juga sudah menjelaskan. Ada dua hal yang perlu saya sampaikan bahwa saya tidak pernah mencatut nama presiden dan presiden harus kami hargai. Dan untuk saham, saya tidak pernah meminta saham,” ujar Setya Novanto usai menggelar pertemuan tertutup di Wisma Antara, Jakarta Pusat itu.
Beberapa hari belakangan ini, Setya Novanto ramai menjadi pemberitaan di media massa. Hal ini bermula ketika pada 16 November 2015 lalu Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Sudirman Said melaporkan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Sudirman mengaku politikus Golkar itu ikut campur pemerintah dalam renegosiasi kontrak dengan PT Freeport.
Tak hanya itu, Setya juga diduga mencatut nama presiden dan wakil presiden untuk mendapatkan saham 20 persen, yang katanya akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla masing-masing 11 persen dan 9 persen. Kata Sudirman, Setya juga diduga meminta 49 persen saham atas proyek listrik Freeport di Urumuka, Timika, Papua.
Namun kepada forum pemimpin redaksi itu berkali-kali Setya menolak pertemuannya dengan Maroef Sjamsoeddin yakni Presiden Direktur Freeport dikaitkan dengan permintaan saham. Terlebih setiap melakukan pertemuan dengan mantan waka BIN itu Setya selalu mengajak pengusaha minyak kelas kakap Muhammad Riza Chalid, yang justru semakin menguatkan dugaan publik bahwa Setya melakukan lobi-lobi dengan para pengusaha untuk mendapatkan proyek. "Saya tahu untuk mendapatkan saham itu tidak mudah, butuh proses yang panjang," katanya.
Kini laporan Sudirman Said atas Setya Novanto sudah masuk ke dalam ranah Mahkamah Kehormatan Dewan dan siap untuk disidangkan. Tak hanya itu, empat anggota DPR yakni Adian Napitupulu dari Fraksi PDIP, Inas Nasrullah Zubir dari Fraksi Hanura, Arifin Hakim Toha dari Fraksi PKB serta Teuku Taufiqulhadi dari Fraksi Nasdem siap memberikan mosi tidak percaya kepada penanganan kasus Setya Novanto apabila MKD tidak memberikan sanksi tegas dan berat.
