Seorang petani garam memanen garam di Pati, Jateng, Selasa (15/9). Dalam musim panen kali ini, harga garam anjlok dari Rp 300 menjadi Rp 170 per-kilogram. Foto: TEMPO/Budi Purwanto
TEMPO.CO, Semarang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah menyoroti tingginya impor garam industri di Jawa Tengah, yang mencapai 170 ribu ton per tahun. Tingginya impor garam, dinilai tak sesuai produktivitas petani garam Jateng.
“Produksi garam petani berlimpah, tetapi konyolnya harga di tangan petani rendah, hanya Rp 200 per kilogram,” kata Wakil Ketua Komisi Perekonomian DPRD Jawa Tengah Yudhi Sancoyo, di kantornya, Senin, 23 November 2015.
Tingginya impor garam yang tak sesuai nilai jual garam petani, dinilai ironis. Apalagi kebutuhan garam industri Jawa Tengah sebanyak 370 ribu ton. “Sementara garam petani yang mampu diolah hanya 200 ribu ton,” kata Sancoyo.
Minimnya pengolahan garam petani, dinilai menjadi persoalan tersendiri, Sancoyo meminta produksi garam rakyat yang berlimpah diolah untuk memenuhi kebutuhan garam industri. Komisi Perekonomian DPRD Jawa Tengah meminta, pemerintah turun tangan membantu persoalan itu.
Dalam waktu dekat, Dewan akan mengundang dinas kelautan untuk mencari solusi. “Kualitas garam petani bisa diatur. Pemerintah bisa membantu teknologi. Kalau negara lain bisa, kenapa kita tak mengadopsi,” kata Sancoyo.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah Lalu M. Syafriadi mengakui masih tinggi impor garam ke Jawa Tengah. Menurut dia, padahal jumlah produksi garam petani tambak di Jawa Tengah hingga November mencapai 670 ribu ton. “Dari jumlah produksi itu yang terserap di industri-industri baru 200 ribu ton, karena belum seluruh petambak menggunakan geoisolator membran dari terpal,” kata Syafriadi.
Teknologi produksi garam, kata dia, berpengaruh pada kualitas garam sehingga sulit diterima industri. “Sedangkan kami dari Pemprov Jateng cuma sebatas membantu,” kata Syafriadi.
Ia mengaku membantu meningkatkan kualitas dengan memfasilitasi petambak dengan program bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. “Kami juga sudah memediasi petani garam dengan industri agar mau membeli garam petani. Tapi ada beberapa kebuntuan. Ini yang terus kami lakukan,” katanya.
