TEMPO Interaktif, Jakarta:Jaringan aktivis pro-demokrasi (Prodem) mengusulkan pembentukan komisi konstitusi sebagai alternatif penyelesaian ketidakjelasan konstitusi negara yang sedang berlangsung. “Contohnya ada anggota parlemen yang melihat bahwa pemerintah berdasarkan sistem parlementer. Sementara eksekutif melihatnya sebagai sistem presidensil,” kata Herdi Sahrasad, salah seorang anggota presidium Prodem dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (10/4) siang. Dalam siaran persnya, kelompok ini menilai bahwa proses amandemen yang sekarang berlangsung di PAH I MPR sudah kebabalasan. “Amandemen konstitusi seharusnya membicarakan soal-soal essensi seperti perlindungan HAM rakyat atau keadilan sosial, bukannya soal pembagian kekuasaan,” ujar salah seorang anggota presidium yang keseluruhannya berjumlah enam orang dan satu ketua. Kelompok ini berpendapat, Indonesia bisa belajar mengenai pembentukan komisi konstitusi dari Filipina atau Thailand. “Filipina membentuk komisi konstitusi dengan anggota 48 orang dan dalam waktu empat bulan mampu menyelesaikan draf konstitusi. Sementara Thailand angotanya 99 orang dan selesai dalam waktu enam bulan,” Herdi menjelaskan. Karena itu, mereka yakin Indonesia mampu membentuk komisi konstitusi. Mereka yakin pula dalam waktu enam bulan hingga satu tahun komisi konstitusi mampu menyelesaikan tugasnya. Menurut mereka, Indonesia mampu membentuk komisi konstitusi yang bisa menyelesaikan tugasnya dalam waktu 6 – 8 bulan. Sementara anggota komisi konstitusi, menurut mereka bisa berasal dari kalangan profesional, cendikiawan, maupun anggota parlemen. “Mereka bisa diangkat oleh negara lewat institusi KPU (Komite Pemilihan Umum) atau referendum,” ujar Herdi. Sementara itu Ketua Presidium Prodem, Nuku Soleiman, ketika ditanya wartawan soal pendapat kelompoknya mengenai gerakan hati nurani konstitusi yang diusung oleh fungsionaris PDIP Amin Aryoso, sempat berang. “Pertanyaan itu bersifat insinuatif dan memfitnah. Kami tidak mau menilai pekerjaan orang lain,” ujarnya dengan nada marah. Usalan mereka ini sebenarnya merupakan bentuk dukungan terhadap usulan Presiden Megawati yang dalam pidato tanggal 16 Agustus 2001 mengusulkan pembentukan komisi konstitusi. (Budi Riza – Tempo News Room)