Heboh Setya Novanto: Survei Sandal Jepit dan Video Mundur  

Reporter

Editor

Saroh mutaya

Sabtu, 21 November 2015 20:42 WIB

Ketua DPR Setya Novanto. Tempo/ Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta -Cuplikan video mundurnya Setya Novanto marak beredar lewat aplikasi pesan WhatsApp dan BlackBerry Messenger beberapa hari ini . Namun bukan mundur sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, melainkan berjalan mundur. Video tersebut memperlihatkan Setya sedang berjalan biasa, tapi diedit sehingga mundur atau terbalik.

Di situs YouTube, rekaman itu juga diunggah seseorang dengan akun Miqdad Neh, berjudul “Akhirnya Setya Novanto Mundur”. Hingga berita ini diturunkan, video berdurasi 17 detik tersebut telah dilihat oleh 3.292 pemirsa dan dikomentari delapan orang. Salah seorang netizen berkomentar, “Nice editing, Bro... :) mundur jalan grak!! Bukan mundur dari jabatan, haha...”

Setya sedang disorot publik akibat kasus dugaan skandal calo saham PT Freeport Indonesia. Senin lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan Setya ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Politikus Partai Golkar tersebut dilaporkan menjanjikan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Skandal tersebut memicu berbagai reaksi netizen. Di Twitter, tanda pagar #papamintasaham menjadi topik terhangat dari Selasa malam hingga Rabu lalu. Bahkan, Jokowi pun berkomentar. "Tadi memang saya baca di trending topic," kata dia, di Istana Negara, Rabu lalu.

Selain itu, muncul survei soal calon Ketua DPR pengganti Setya di Twitter. Survei itu digagas Rudi Valinka dengan akun Twitter @kurawa pada Selasa lalu. Dalam jajak pendapat tersebut, netizen disodori dua pilihan pengganti Setya. Pertama, dua anggota DPR, sedangkan pilihan kedua adalah sandal jepit. Sebanyak 7.430 netizen ikut dalam survei tersebut. Hasilnya, 96 persen netizen memilih sandal jepit.

“Sandal jepit merupakan bentuk perumpamaan sampai level mana kekesalan netizen,” kata Rudi. "Bentuk kekesalan harus bisa diungkapkan secara elegan dalam media sosial. Dan itu ada di polling ini."

Menurut Rudi, kekecewaan soal skandal calo Freeport tak perlu diutarakan dalam bentuk kalimat-kalimat panjang. Sebab, kata pria berusia 40 tahun itu, kalimat-kalimat panjang justru berpotensi masuk kategori ujaran kebencian. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Polri Nomor SE/6/X/2015, ancaman pidana untuk kasus ujaran kebencian bisa mencapai 6 tahun penjara.

Sebelumnya, Setya membantah mencatut nama Jokowi dan Kalla untuk meloloskan perpanjangan kontrak karya Freeport. Namun ia mengakui pernah bertemu petinggi Freeport. Adapun Ketua Fraksi Golkar di DPR Ade Komarudin mengatakan pihaknya akan memberi bantuan kepada Setya sesuai dengan koridor dan etika.

REZA ADITYA | MAWARDAH NUR HANIFIYANI | HUSSEIN ABRI | KODRAT SETIAWAN


Baca juga:
Di Balik Heboh Setya Novanto; 3 Hal Penting yang Perlu Anda Tahu
Segera Dipanggil Mahkamah, Ini Sederet Jerat Setya Novant

Berita terkait

Pengamat: Freeport Bisa Libatkan Lebih Banyak Putra Papua

18 Februari 2020

Pengamat: Freeport Bisa Libatkan Lebih Banyak Putra Papua

Pengamat menyatakan dipilihnya putra Papua sebagai bos baru Freeport Indonesia, membuka peluang lebih banyak melibatkan putra daerah.

Baca Selengkapnya

Perjanjian Pengambilan Saham Divestasi Freeport Diteken Hari ini

12 Januari 2018

Perjanjian Pengambilan Saham Divestasi Freeport Diteken Hari ini

Perjanjian pengambilan saham divestasi Freeport dilakukan antara pemerintah pusat dan daerah serta Inalum.

Baca Selengkapnya

Jokowi: Indonesia Harus Dapat 51 Persen Saham Freeport

9 Januari 2018

Jokowi: Indonesia Harus Dapat 51 Persen Saham Freeport

Jokowi menegaskan bahwa Indonesia harus mendapatkan saham Freeport minimal 51 persen.

Baca Selengkapnya

Freeport Indonesia Diminta Bayar Tunggakan Pajak Air Rp 5,6 T

27 September 2017

Freeport Indonesia Diminta Bayar Tunggakan Pajak Air Rp 5,6 T

Pemerintah Papua meminta Freeport Indonesia segera melunasi tunggakan pajak air permukaan sebesar Rp 5,6 triliun.

Baca Selengkapnya

Masyarakat Adat Papua Minta Saham Freeport, Ini Jawaban Jonan

5 September 2017

Masyarakat Adat Papua Minta Saham Freeport, Ini Jawaban Jonan

Masyarakat adat Papua minta dilibatkan dalam divestasi saham PT Freeport. Menteri Jonan mengatakan siap menfasilitasi pertemuan dengan pemerintah.

Baca Selengkapnya

Di Depan Projo, Jokowi: Negosiasi Divestasi Saham Freeport Alot

4 September 2017

Di Depan Projo, Jokowi: Negosiasi Divestasi Saham Freeport Alot

Presiden Jokowi menceritakan proses negosiasi yang alot dengan Freeport saat bicara di depan Projo.

Baca Selengkapnya

Bahas Freeport, Para Menteri Kumpul di Kantor Sri Mulyani  

4 Juli 2017

Bahas Freeport, Para Menteri Kumpul di Kantor Sri Mulyani  

Pertemuan itu untuk membahas kelanjutan bisnis PT Freeport Indonesia, perusahaan asal Amerika Serikat, yang merupakan afiliasi dari Freeport-McMoRan.

Baca Selengkapnya

Tahun 2022, Batas Waktu Freeport Bangun Smelter

1 Juni 2017

Tahun 2022, Batas Waktu Freeport Bangun Smelter

Pemerintah memberikan tenggat lima tahun kepada PT Freeport
Indonesia untuk membangun smelter.

Baca Selengkapnya

Freeport Indonesia Minta PP, Tim Negosiasi Kaji Tiga Dokumen

31 Mei 2017

Freeport Indonesia Minta PP, Tim Negosiasi Kaji Tiga Dokumen

Freeport menyampaikan tiga dokumen tersebut sebagai pertimbangan Pemerintah untuk menjamin kestabilan investasi perusahaan tambang tersebut di Papua.

Baca Selengkapnya

Dipecat, Pekerja Freeport Minta Pemerintah Turun Tangan  

17 Mei 2017

Dipecat, Pekerja Freeport Minta Pemerintah Turun Tangan  

Desakan mengemuka setelah Freeport memecat 840 karyawan pada 15 Mei lalu. Pemerintah diminta turun tangan.

Baca Selengkapnya