Seleksi Calon Pemimpin KPK Terancam Buntu di DPR, Ini Opsinya

Reporter

Jumat, 20 November 2015 15:49 WIB

Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK berbincang sebelum melakukan rapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 17 November 2015. ANTARA/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum DPR, Masinton Pasaribu, mengatakan ada tiga opsi yang bisa dipilih dalam proses seleksi calon pemimpin KPK. "Kami sedang mempertimbangkan apakah hasil dari seleksi delapan nama ini layak diteruskan atau bagaimana," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 20 November 2015.

Pilihan yang ada dapat berupa pengembalian seluruh nama calon pemimpin KPK. Selain itu, bisa juga mengambil sebagian nama atau bisa menerima semua nama yang diajukan.

Namun keputusan ini masih menunggu rapat dengan tim panitia seleksi pada Senin pekan depan. Itu pun, menurut Masinton, masih akan menunggu keputusan dari masing-masing fraksi.

Menurut Masinton, apabila dalam proses seleksi memang telah terjadi kesalahan, pilihan yang paling memungkinkan adalah menolak semua nama yang diajukan. Nantinya kepemimpinan akan dipegang sementara oleh plt pemimpin KPK yang tengah menjabat saat ini, yakni Johan Budi, Taufiequrachman Ruki, dan Indriyanto Seno Adji.

Opsi tersebut, menurut Masinton, tidaklah melanggar undang-undang. "Tidak ada sanksi dan hanya dibilang wajib. Aku sudah liat, tapi hanya tertulis cukup jelas," ujar politikus PDIP tersebut.

Pemilihan calon pemimpin KPK tampaknya masih mengalami kebuntuan. Setelah pembahasannya tertunda karena berniat menunggu revisi Undang-Undang KPK, saat ini seleksi tertunda lantaran dokumen yang disajikan tim pansel tidak lengkap.

Keluhan ini telah disampaikan kepada tim panitia seleksi. Namun, hingga rapat pada Kamis malam kemarin, tim panitia seleksi belum melengkapi berkasnya. Berkas yang belum dilengkapi di antaranya penilaian calon pemimpin KPK, yakni transkrip wawancara, dan dokumen kesehatan.

MAWARDAH NUR HANIFIYANI

Berita terkait

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

8 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

18 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

5 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya