Tahu Namanya Dilaporkan ke MKD, Ini Jawaban Setya Novanto  

Reporter

Selasa, 17 November 2015 11:29 WIB

Ketua DPR Setya Novanto dan arlojinya. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto telah mengetahui dirinya dilaporkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dengan dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ia lakukan saat bernegosiasi dengan bos PT Freeport. Tak berniat melaporkan balik Sudirman Said, ia lebih memilih MKD untuk mengusut masalah yang menyeret namanya itu.

"Sejak awal, saya menghargai MKD. Mereka tegas dan mempunyai fungsi dan menjalankan tugas secara baik. Tentu ini adalah suatu kewibawaan MKD untuk (menindak) anggota DPR yang harus betul-betul dihargai dan patuhi," kata Setya Novanto di Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa, 17 November 2015.

Kemarin Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melapor ke Majelis Kehormatan Dewan DPR terkait dengan adanya anggota parlemen yang diduga adalah Setya Novanto. Ketua DPR ini disinyalir mencatut nama Presiden Joko Widodo untuk memuluskan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

Saat ditemui di ruang sidang Mahkamah Kehormatan Dewan, Wakil Ketua MKD Junimart Girsang mengatakan pihaknya masih menunggu Menteri ESDM untuk menyerahkan bukti rekaman asli percakapan yang diduga dilakukan oleh Setya Novanto, seorang pengusaha yang diduga berinisial R, dan bos Freeport yang diduga berinisial MS.

"Kami berharap besok atau lusa Pak Sudirman Said sudah bisa menyerahkan bukti rekaman supaya tenaga ahli bisa melakukan verifikasi untuk pelaporan tersebut. Baru MKD bisa bersikap terhadap hasil verifikasi tersebut untuk membuat perkara ini jadi jelas dan terang," kata Junimart.

Namun sesuai dengan kode etik yang tertera dalam undang-undang yang mengatur tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD, dikatakan bahwa MKD harus menjaga nama baik terlapor karena pihaknya masih harus melakukan klarifikasi.

"Dalam tata tertib (UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPRD) juga diatur tidak boleh menyebutkan karena sedang dalam proses verifikasi. Nanti kalau anggota DPR itu dipanggil juga akan tahu," kata politikus PDIP ini.




DESTRIANITA K

Berita terkait

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

9 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

19 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

3 hari lalu

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

Saham Freeport akhirnya 61 persen dikuasai Indonesia, berikut kronologi dari jatuh ke Bakrie sampai skandal Papa Minta Saham Setya Novanto.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

5 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya