Soal Pencatut Jokowi, Begini Penjelasan Setya Novanto  

Senin, 16 November 2015 23:01 WIB

Ketua DPR Setya Novanto dan arlojinya. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novantoo membantah pernah bertemu dengan PT Freeport untuk memuluskan renegoisasi kontrak perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu. Dia mengaku datang ke Jusuf Kalla untuk mengklarifikasi langsung ihwal keterlibatannya mendompleng nama Presiden Joko Widodo.

“Saya tidak pernah membawa-bawa nama presiden ataupun pak wapres karena yang saya lakukan adalah yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara dan untuk kepentingan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Papua," kata Setya Novanto di kompleks Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 16 November 2015.

Hari ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan nama anggota DPR yang diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dalam memuluskan renegosiasi kontrak dengan PT Freeport ke Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat.

Politikus Senayan itu disebut bertemu beberapa kali dengan perwakilan perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut. Dari laporan Menteri Sudirman, politkus itu pernah bertemu dengan perwakilan PT Freeport di Pacific Place kawasan niaga Sudirman (SCBD), Jakarta Pusat, pada Senin, 8 Juni 2015 sekitar pukul 14.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB.

Dalam pertemuan tersebut, anggota DPR itu menjanjikan cara penyelesaian tentang kelanjutan kontrak PT Freeport dan meminta perusahaan tersebut memberikan saham yang disebutnya akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Meskipun politikus yang dituding mendompleng nama preisden masoh misteri, Setya Novanto langsung meminta bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengklarifikasi hal tersebut.

|"Saya harus menyampaikan karena saya tidak pernah menggunakan masalah ini untuk kepentingan lebih jauh. Saya enggak pernah membawa nama Presiden atau Wapres, tetapi hal-hal pertemuan-pertemuan saya dengan presiden tentu hal-hal yang baik, yang sangat positif untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Setya.

Saat ditanya apakah benar dia pernah bertemu dengan PT Freeport, Setya Novanto tak menjawab dengan tegas. “Silakan tanya kepada mereka langsung. Yang jelas kami tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak baik untuk kepentingan beliau berdua (presiden dan wakil presiden)," katanya.

Terkait soal laporan Menteri Sudirman ke Mahkamah Kehormatan Dewan, Setya mengaku mengetahui hal itu dari media massa. Dia mengatakan sangat menghargai apapun yang disampaikan oleh Menteri Sudirman. "Mudah-mudahan saya juga tidak melakukan hal yang disampaikan yah," kata dia. Menurut dia, laporan Menteri Sudirman akan dibahas internal Parlemen.

Ditanya apakah dia sepakat agar pencatut nama presiden dibuka ke publik, Setya Novanto tak menjawab. Dia berkilah jika MKD akan bekerja dengan baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. “MKD ini merupakan wadah yang dipercaya dan ini adalah barometer untuk bisa menyelesaikan," kata dia.

ALI HIDAYAT

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

46 menit lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

7 jam lalu

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

Saham Freeport akhirnya 61 persen dikuasai Indonesia, berikut kronologi dari jatuh ke Bakrie sampai skandal Papa Minta Saham Setya Novanto.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

2 hari lalu

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

Kabar PKS gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran membuat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah keluarkan pernyataan pedas.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya