Kemenkes Bentuk Tim Pengawas Program Jaminan Kesehatan

Reporter

Senin, 16 November 2015 22:14 WIB

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) didampingi Ibu Ani Yudhoyono (dua kanan) mengamati pelayanan Poli gigi ketika meninjau Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pucang Sewu di Jalan Pucang Anom Timur, Surabaya, Jatim, Sabtu (4/1). Dalam kesempatan tersebut Presiden meninjau pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). ANTARA/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Bandung - Kementerian Kesehatan akan membuat tim guna memonitoring kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sekertaris Jendral Kementerian Kesehatan Untung Suseno Sutarjo mengatakan pembentukan tim diharapkan bisa menyokong berjalannya program Jaminan Kesehatan Nasional.

"Udah ada sebetulnya cuma memang daerah ini malas-malas, jadi kita dorong lagi, awal 2016 tim ini sudah mulai bisa bekerja," kata Untung kepada Tempo, seusai membuka acara Evaluasi Pelaksanaan JKN/KIS Tingkat Nasional di Hotel Ibis, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Ahad, 15 November 2015.

Menurut Untung pembentukan tim tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 12 tahun 2014. "Dalam Perpres itu kita diamanatkan untuk buat tim ad hoc gitu, tim ini dalam JKN, suprematori artinya dia tertinggi," katanya.

Dalam perpres itu, Kemenkes diwajibkan membuat komite penilaian teknologi kesehatan (health technology assesment) dan komite pertimbangan klinis (clinical advisory). Keduanya berfungsi sebagai tim independen yang mengawal berjalannya program JKN agar lebih terbuka.

Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kemenkes, Donald Pardede mengatakan health technology assesment ditugaskan menilai kelayakan masalah obat dan teknologi baru yang temasuk dalam program JKN.

"Komite penilaian teknologi kesehatan itu untuk menilai kalau ada obat baru atau teknologi baru yang termasuk di dalam JKN itu harus diproses nggak boleh semena-mena, nanti ngabisin uang atau belum memenuhi syarat," katanya.

Saat ini, kata dia, untuk pedoman teknis tim komite itu tengah selesai digodok Kemenkes dan tinggal digulirkan saja. "Sekarang sedang buat revisi surat keputusannya kemudian pedoman sudah selesai dan sedang disosialisasikan dengan kawan-kawan daerah," ujarnya.

AMINUDIN A.S.




Berita terkait

Starlink Jalin Kerja Sama di Sektor Kesehatan, Trenggono Tak Mau Ketinggalan Lihat Peluang bagi Nelayan

2 jam lalu

Starlink Jalin Kerja Sama di Sektor Kesehatan, Trenggono Tak Mau Ketinggalan Lihat Peluang bagi Nelayan

Layanan internet Starlink dari perusahaan SpaceX milik Elon Musk, menjalin kerja sama dengan Kementerian Kesehatan

Baca Selengkapnya

Apa Alasan Pemerintah Mengganti Sistem Kelas BPJS Kesehatan Menjadi KRIS?

15 jam lalu

Apa Alasan Pemerintah Mengganti Sistem Kelas BPJS Kesehatan Menjadi KRIS?

Pemerintah berdalih sistem kelas BPJS Kesehatan diganti menjadi KRIS untuk menyederhanakan layanan kesehatan dengan fasilitas lebih baik.

Baca Selengkapnya

Kemenkes Minta Jemaah Haji Waspada Virus MERS-CoV, Ini Penularan dan Gejalanya

1 hari lalu

Kemenkes Minta Jemaah Haji Waspada Virus MERS-CoV, Ini Penularan dan Gejalanya

Kemenkes minta jemaah haji mewaspadai virus MERS-CoV pada musim haji. Berikut gejalanya dan risiko terinfeksi virus ini.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Sistem KRIS yang Bakal Menggantikan Kelas BPJS Kesehatan?

3 hari lalu

Apa Itu Sistem KRIS yang Bakal Menggantikan Kelas BPJS Kesehatan?

KRIS merupakan sistem baru dalam mengatur rawat inap yang melayani pengguna BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

6 hari lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

Pemerintah mewacanakan penghapusan sistem kelas BPJS Kesehatan dan menggantikannya dengan sistem KRIS sejak tahun lalu

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Wali Kota Bandung Dijadikan Objek Wisata Akhir Pekan

8 hari lalu

Rumah Dinas Wali Kota Bandung Dijadikan Objek Wisata Akhir Pekan

Masyarakat atau wisatawan bisa mengunjungi Pendopo untuk wisata sejarah Kota Bandung, dibatasi 100 orang per hari.

Baca Selengkapnya

Surabaya Hospital Expo ke-18 Diharapkan Bisa Dukung Industri Alkes di Timur Indonesia

10 hari lalu

Surabaya Hospital Expo ke-18 Diharapkan Bisa Dukung Industri Alkes di Timur Indonesia

Panitia menargetkan kehadiran 3 ribu pengunjung dalam Surabaya Hospital Expo ke-18 untuk dukung layanan unggulan rumah sakit di Timur Indonesia

Baca Selengkapnya

4 Vaksin Wajib Bagi Jamaah Haji 2024, Dua Jamaah dari Provinsi Ini Ada Tambahan Vaksin Polio

10 hari lalu

4 Vaksin Wajib Bagi Jamaah Haji 2024, Dua Jamaah dari Provinsi Ini Ada Tambahan Vaksin Polio

Jamaah Haji 2024 wajib menerima 3 vaksin, namun khusus jamaah dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, ada penambahan vaksin polio.

Baca Selengkapnya

Ini Pesan Jokowi ke Prabowo untuk Lanjutkan Program di Bidang Kesehatan

13 hari lalu

Ini Pesan Jokowi ke Prabowo untuk Lanjutkan Program di Bidang Kesehatan

Presiden Jokowi menyoroti urgensi peningkatan jumlah dokter spesialis di Indonesia. Apa pesan untuk pemimpin baru?

Baca Selengkapnya

Guru Besar FKUI Sebut Cuaca Panas Juga Berdampak pada Layanan Kesehatan

15 hari lalu

Guru Besar FKUI Sebut Cuaca Panas Juga Berdampak pada Layanan Kesehatan

Bukan hanya masyarakat biasa, cuaca panas juga berpotensi menghambat tenaga medis memberikan layanan kesehatan pada masyarakat.

Baca Selengkapnya