TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti mengaku tidak mempersalahkan jika Badan Nasional Narkotika berada di bawah koordinasi langsung Presiden RI. Menurut Kapolri, posisi BNN sejatinya memang tidak berada di bawah Polri.

"Ya enggak apa-apa. Memang selama ini kan BNN itu eselon satu, beda dengan BNPT. Karena itu, mau disamakan kan enggak ada masalah," katanya di Cikeas, Sabtu, 14 November 2015.

Meskipun begitu, BNN nantinya tetap berkoordinasi di bawah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, yang berkoordinasi langsung dengan presiden. "(Nanti) di bawah Menko Polhukam," ucapnya.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan agar Badan Narkotika Nasional (BNN) ditingkatkan keorganisasiannya sehingga langsung berada di bawah presiden. Status BNN akan sama seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Kepala BNN Budi Waseso menyatakan setuju dengan usul Luhut. "Ya enggak apa-apa. Tidak ada masalah, yang penting tujuan dari tugas itu sendiri. Yang penting untuk kepentingan dan kebaikan‎," ujarnya di markas Slank, Jakarta Selatan, Kamis, 12 November 2015.

Alasannya, kata dia, agar BNN bisa lebih berkoordinasi dengan presiden dan tidak terkontaminasi kepentingan lain. "Kalau di bawah presiden, saya butuh apa pun pasti presiden akan memerintahkan institusi itu," katanya.

Saat ini, BNN sendiri merupakan badan yang berada di bawah koordinasi Mabes Polri. Namun rencana tersebut belum bisa terealisasi karena masih membutuhkan sejumlah proses lain.

LARISSA HUDA