TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan mendesak koleganya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, mengungkapkan nama politikus yang mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk melancarkan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

"Saya kira, kalau sudah begitu, ya dibuka saja, karena sudah sempat diomongin, kan. Nanti, kalau tidak diomongin, kredibilitasnya (Sudirman Said) jadi tidak bagus," kata Luhut di Hotel Shangri-La, Jakarta, ,Jumat 13 November 2015.

Lewat desakan ini, Luhut sekaligus mengingatkan Sudirman Said soal kredibilitasnya itu. Sebelumnya, Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, serta Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi sudah melancarkan desakan serupa. Bahkan Kalla meminta pemeras Freeport dan pencatut nama dilaporkan ke penegak hukum.

Sudirman Said, yang menceritakan pertama kali tentang adanya politikus yang meminta jatah atas nama Jokowi dan Kalla, harus berani menyelesaikan ceritanya dengan mengungkap nama-nama politikus pencatut itu. "Kalau memang ada, ya diungkap saja. Tanya saja ke Menteri ESDM. Kan, dia yang tahu. Mana tahu saya, tidak ada waktu untuk bertanya itu. Itu urusan Menteri ESDM," ucap Luhut.

Sebelumnya, Sudirman Said menuturkan ada tokoh politik yang mencoba menjual nama Jokowi dan Kalla kepada PT Freeport Indonesia agar izin perpanjangan kontrak perusahaan asal Amerika Serikat tersebut berjalan mulus. Politikus tersebut, ujar dia, berlaku seolah menjadi jembatan penghubung. Sesuai dengan kontrak, izin perusahaan asal AS itu akan berakhir 2021.

Saat itu dia mengaku sudah melaporkan kejadian itu kepada Jokowi dan Kalla agar keduanya bisa menindaklanjuti. "(Beliau) marah sekali," katanya. Walau Sudirman Said menyatakan kepada media massa bahwa Jokowi dan Kalla marah, tidak ada tindakan atau langkah apa pun dari keduanya terkait dengan materi laporan Said itu.

ANTARA