Mengapa Jokowi Tak Ajak PAN Ketemu KIH? Ini Kata Wapres JK

Reporter

Jumat, 13 November 2015 15:57 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Partai Amanat Nasional tak diundang dalam pertemuan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla dengan Petinggi Koalisi Indonesia Hebat di Istana Merdeka semalam karena tidak memiliki wakil di kabinet.

Semalam berlangsung pertemuan antara Presiden Joko Widodo, Kalla, dan lima pimpinan partai pendukung pemerintah. "Ini yang semalam itu, partai-partai yang ada wakilnya di pemerintah," ujar Kalla di kantornya, Jumat, 13 November 2015.

Menurut Kalla, pertemuan tersebut rutin dilakukan setiap bulan. Fungsinya, pemerintah meminta saran dari para partai pendukung terkait dengan isu-isu politik, ekonomi, dan internasional. Kalla mengakui mereka sempat membicarakan soal perombakan kabinet. Meskipun begitu, ia memastikan tak akan ada perubahan komposisi dalam kabinet. Kalla juga membantah perombakan kabinet yang diisukan terjadi hari ini. "Tentu tidak benar," kata dia.

Salah satu hasil pertemuan kemarin adalah perubahan nama koalisi merah putih. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk mempertegas posisi lima partai tersebut sebagai pendukung pemerintah. Koalisi Merah Putih yang beranggotakan PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, dan Partai NasDem berganti nama menjadi Partai Pendukung Pemerintah. "Itu sebenarnya untuk lebih menekankan bahwa partai-partai KIH itu pendukung pemerintah," ujar Kalla di kantornya, Jumat, 13 November 2015.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan M. Romahurmuziy mengatakan, ada tiga fokus pembicaraan dalam pertemuan tersebut. Pertama, membahas konstelasi politik nasional dan konsolidasi Koalisi Indonesia Hebat diubah namanya menjadi Partai-partai Pendukung Pemerintah.

Kedua, membahas hal-hal yang berkaitan dengan dukungan atas kinerja pemerintah Jokowi dan Jusuf Kalla, terutama mendorong momentum meningkatnya pertumbuhan ekonomi kuartal III yang merupakan resultan dari sejumlah paket kebijakan ekonomi.

"Untuk itu, partai-partai pendukung pemerintah terus mengupayakan dukungan politik atas hal tersebut," ujarnya.

Poin tiga, kata Romi, membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kinerja parlemen. "Antara lain membahas beberapa panitia khusus, baik perundang-undangan maupun pengawasan," tuturnya.

Pertemuan dihadiri oleh para ketua umum partai pendukung, yakni Romy, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Hanura Wiranto, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Selain para ketua umum partai, pertemuan dihadiri semua sekretaris jenderal partai pendukung, Ketua Majelis Pertimbangan DPP Suharso Manoarfa, dan Ketua Majelis Pakar DPP Lukman Saifuddin.

TIKA PRIMANDARI

Berita terkait

Akhir Politik Jokowi di PDIP

1 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

5 jam lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

8 jam lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

8 jam lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

20 jam lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

20 jam lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

21 jam lalu

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

Presiden Jokowi menerima laporan hasil lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Vietnam beberapa hari lalu.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

21 jam lalu

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

"Kami berteman dengan semua, semua partai kami anggap rumah ya," ujar Gibran.

Baca Selengkapnya

Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

22 jam lalu

Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

Jokowi memastikan pemerintah mendukung proses peralihan pemerintahan ke Prabowo-Gibran dapat berjalan baik dan lancar.

Baca Selengkapnya

Menlu Retno Setuju Upaya Bersama Berantas Judi Online: Ini Kejahatan Transnasional

22 jam lalu

Menlu Retno Setuju Upaya Bersama Berantas Judi Online: Ini Kejahatan Transnasional

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menilai penting penanganan judi online dapat diselesaikan secara bekerja sama.

Baca Selengkapnya