TEMPO.CO, Semarang - Lembaga Pers Mahasiswa Gema Keadilan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang gagal menggelar diskusi dengan tema lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) pada Kamis, 12 November 2015. Kegagalan itu akibat pelarangan yang dilakukan dekanat karena mendapat tekanan dari ormas tertentu.

"Dalam waktu yang berbeda, ada polisi dan ormas yang masuk ke dalam lingkungan kampus Fakultas Hukum," kata Pemimpin Umum LPM Gema Keadilan, Febri Tuanto, Jumat, 12 November 2015. Berikut adalah kronologi pelarangan diskusi yang dilansir pengelola LPM Gema Keadilan ke publik:

Pada 6 Oktober 2015 lalu, Divisi Litbang LPM Gema Keadilan FH Undip mengadakan rapat untuk menentukan tema yang akan diambil untuk #NGOPI 6 (Ngobrol Pintar). Hasil rapat menyepakati tema: "LGBT dalam Sosial Masyarakat Indonesia".

Febri menyatakan, tujuan diskusi murni bukan untuk mendoktrin setuju atau tidak setuju terhadap LGBT, melainkan untuk membahas masalah LGBT dari sudut pandang yang lebih luas. Panitia juga mengundang pembicara dari LGBT sebagai pelaku, akademisi dari kedokteran dan HAM yang akan melihat fenomena ini dari kacamata ilmiah.

BACA JUGA
Terungkap, Dua Wanita Ini Bikin Ivan Gunawan Jatuh Cinta
Hijaber Cantik UNJ Tewas, Ini Alasan Delea ke Bandung

Selanjutnya, pada 11 November 2015, Gema Keadilan mempublikasikan poster COMING SOON diskusi dengan menuliskan kalimat: "Menantang mahasiswa yang pikirannya terbuka karena belum tentu LGBT itu keliru, dan belum tentu LGBT itu benar. Jangan terburu buru mengambil sikap, mari datang #NGOPI 6 melihat suatu permasalahan dari sudut pandang yang lebih luas. Mengundang langsung komunitas gay Semarang dan para akademisi yang kompeten di bidangnya."

Pukul 22.04 LPM Gema Keadilan FH Undip mempublikasikan poster rencana diskusi tersebut. Dua jam sebelum acara, tepatnya Kamis, 12 November 2015 pukul 14.03 WIB, salah seorang panitia dihubungi Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Undip. Pihak dekanat meminta diskusi tak digelar dengan alasan temanya sensitif.

Pada pukul 14.15 WIB, anggota LPM Gema Keadilan dipanggil PD III untuk segera menghadap. Lalu, Sekretaris Umum LPM Gema Keadilan bertemu pejabat FH Undip, yakni PD II, PD III, Dekan FH Undip, dan Dosen Pembimbing LPM Gema Keadilan. Pengelola kampus mempertanyakan acara diskusi. Dekanat, kata Febri, mempersoalkan kenapa tidak ada koordinasi. Dekanat juga mempersoalkan prosedur perizinan. Padahal, kata Febri, dalam diskusi sebelumnya melalui prosedur yang sama dengan diskusi LGBT.

Pukul 14.35 WIB, satpam dan petugas kebersihan FH Undip menyampaikan bahwa acara ini harus dibatalkan karena tidak diperbolehkan oleh Rektor. Tidak lama kemudian, PD III dan dosen pembimbing menuju ke lantai 3 Gedung H untuk memastikan batalnya diskusi.

Panitia kemudian mengeluarkan pernyataan resmi pembatalan diskusi dengan alasan: Rektor melarang acara tersebut dengan alasan merupakan suatu isu sensitif, sedangkan Undip dalam proses menuju Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH). Alasan lain, Polrestabes Semarang dan Polsek Tembalang mendatangi lokasi diskusi dan memberitahukan bahwa akan ada ormas Islam yang bertindak apabila diskusi tetap dilaksanakan.

Pukul 15.52 WIB Anggota Polrestabes Semarang sempat mendatangi lokasi diskusi dengan membawa surat perintah untuk melaksanakan pengamanan tertutup.

Sebelumnya, Rektor Universitas Diponegoro Semarang Yos Johan Utama mengakui diskusi tersebut memang tidak jadi digelar. Sebab, pihak panitia juga tidak mengantongi izin dari dekan. "Harus ada izin. Apalagi juga mengundang pihak luar," kata dia kepada Tempo, Kamis, 12 November 2015.

Yos Johan juga mempersoalkan tema diskusi yang menurutnya sensitif. Ia khawatir jika tema LGBT itu justru dibelokkan ke kepentingan pihak tertentu yang arahnya tidak baik. Menurut Yos, soal LGBT ini ada pertentangan ajaran agama. "Sementara Undip kan menjunjung tinggi religious dan akhlakul karimah," katanya.

Yos menegaskan Undip tetap menjunjung tinggi kebebasan akademik. Tapi, syaratnya haruslah kebebasan yang bertanggung jawab. "Diskusi harus ke penyelesaian masalah. Bukan justru menimbulkan masalah," kata Yos.

ROFIUDDIN

BERITA MENARIK
REKAMAN KPK:Terkuak OC Kaligis Panik,Minta Kuitansi Disimpan
Rekaman OC Kaligis Dibuka, Terungkap Permainan Uang Itu!