TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Amerika Serikat, melalui Atase Pers Kedutaan Besarnya di Jakarta, John E. Johnson, enggan berkomentar banyak mengenai kabar kasus adanya konsultan yang dibayar untuk melakukan lobi sehingga Presiden Jokowi bisa bertemu dengan Presiden Obama. Menurut John, sikap pemerintah Amerika sudah seperti yang dituliskan melalui Twitter resmi kedutaan, yaitu tidak ada perusahaan lobi yang mengatur perjalanan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat.

Dalam Twitter kedutaan dituliskan, “Menko Pandjaitan & #MenluRetno yg memimpin Indonesia bekerja sama dg @usembassyjky @statedept dan @whitehouse, -#DuBesBlake.” Selain itu dituliskan juga, “Ada laporan tentang perusahaan melobi yg mengatur perjalanan Presiden @jokowi ke AS. Laporan itu tidak benar. -#DuBesBlake”. Kicauan ini ditulis pada 7 November 2015.

Terkait dengan langkah pemerintah Amerika Serikat menanggapi isu ini, John mengatakan pihaknya meminta mengembalikan pada pernyataan yang diungkap melalui Twitter tersebut. “Dua tweet itu adalah pernyataan kami tentang masalah ini,” kata John dalam pesan singkatnya pada Tempo, Kamis, 12 November 2015.

Dalam kasus ini, Derwin Pereira telah meminta maaf atas kegaduhan informasi yang memberitakan isu lobi politik Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat. Derwin mengklarifikasi apa yang dikatakan Menteri Retno dan Menteri Luhut Panjaitan adalah benar.

ARKHELAUS WISNU