Ceu Popong Akan Suarakan Jaipong Jadi Warisan Budaya

Reporter

Kamis, 12 November 2015 23:02 WIB

Anggota DPR, Popong Otje Djundjunan alias Ceu Popong, pernah menjadi gadis pendamping bagi delegasi KAA 1955 di Bandung. Ia bertugas mendampingi Presiden Mesir, Gamal Abdul Nasser di acara makan malam penutupan KAA. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

TEMPO.CO, Karawang -Anggota Komisi X DPR RI, Popong Otje Djunjunan, punya kepedulian terhadap seni tari Jaipong. Perempuan yang akrab dipanggil Ceu Popong ini berjanji mendukung wacana tari Jaipong menjadi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB).



Untuk memberikan dukungannya ini, dia meminta Pemerintah Daerah Karawang mendukung penuh rencana Suwanda, seniman pencipta Jaipong untuk melindungi karya kreasinya. Menurutnya Pemda Karawang harus mengirimkan permintaan resmi tentang hal ini.



"Saya siap menyuarakan Jaipong di Komisi X. Pemda harus membantu upaya warganya, untuk memelihara kesenian khas Karawang," ujar Ceu Popong itu, saat ditemui di Aula Husni Hamid, usai menghadiri acara temu alumni Universitas Pasundan di kompleks Pemda Karawang, Kamis, 12 November 2015.

Sebelumnya, Suwanda berencana mengajukan karyanya untuk ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda. Ia beharap, jika sudah ditetapkan, punya kekuatan hukum untuk melindungi karya budaya kreasinya.

"Jaipong lahir di Karawang. Tarian itu mutlak ciptaan saya, upaya ini saya lakukan supaya orang-orang tahu, kalau Jaipong itu berasal dari Karawang," kata Suwanda, kepada Tempo, beberapa waktu lalu. lalu.

Menurut Ceu Popong, upaya dari pemda Karawang perlu dilakukan, karena saat ini
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus mendorong perlindungan atas warisan budaya tak benda agar tidak diklaim oleh negara lain.

Bulan lalu, pemprov mengajukan tiga karya budaya agar terdaftar dalam Warisan Budaya tak Benda Indonesia. Ketiga karya budaya itu adalah Penca, Kelom Geulis khas Tasik, dan Upacara Ngarot. Proses pengajuan ketiga karya budaya ini sudah berlangsung sejak Maret dan seluruh proses penyusunan data telah dirampungkan pada Oktober 2015.

Melalui Tim Gugus HKI Warisan Budaya Jabar, Pemprov Jabar akan terus meningkatkan upaya pemetaan hingga pendataan terhadap berbagai karya budaya yang ada. Upaya tersebut akan dilanjutkan dengan upaya pemberkasan data dan pendaftaran karya budaya yang bersangkutan, kepada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan agar tercatat sebagai WBTB Indonesia.

HISYAM LUTHFIANA

Advertising
Advertising

Berita terkait

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

11 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

21 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Cara Perpustakaan Pikat Pembaca Muda

1 hari lalu

Cara Perpustakaan Pikat Pembaca Muda

Sejumlah perpustakaan asing milik kedutaan besar negara sahabat di Jakarta berbenah untuk menarik lebih banyak anak muda, khususnya generasi Z.

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

5 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya