Perpu Seleksi Ulang Hakim Agung Harus Ada Dasar Hukumnya
Kamis, 5 Januari 2006 06:15 WIB
TEMPO Interaktif ,
Jakarta :Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menyatakan seleksi ulang hakim agung harus memiliki dasar hukum. Menanggapi usulan Ketua Komisi Yudisial, Busyro Muqqodas kepada presiden mengenai pembentukan Perpu untuk seleksi ulang hakim agung. "Pemberhentian hakim harus sesuai undang-undang. Jika ada usulan Perpu, jangan tanya Mahkamah Agung,"kata Bagir di kantornya.Menurut Bagir, Perpu adalah wewenang yang sangat khusus yang dimiliki presiden. "Presiden yang menentukan hal itu,"katanya. Kondisi sudah bersifat genting bila Perpu dikeluarkan. "Jangan tanya saya, tanya pada pembantu presiden yang tahu kegentingan memaksa,"ujar Bagir.Sejauh pengamatannya, menurut Bagir, hakim agung di MA sudah menunjukkan kinerja yang baik. "Hingga Desember lalu, hakim-hakim di MA sudah memutus lebih dari 10 ribu perkara. Apa itu bukan kinerja?"tanya Bagir.
Thoso Priharnowo
KPK Resmi Ajukan Banding atas Vonis Hasbi Hasan
3 hari lalu
KPK Resmi Ajukan Banding atas Vonis Hasbi Hasan
Tim Jaksa KPK telah menyerahkan memori banding dalam perkara yang menjerat Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan.
Baca Selengkapnya
Soal Pemberhentian Hasbi Hasan, Wakil Ketua Mahkamah Agung Sebut Tunggu Putusan Inkrah
3 hari lalu
Soal Pemberhentian Hasbi Hasan, Wakil Ketua Mahkamah Agung Sebut Tunggu Putusan Inkrah
Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Suharto buka suara soal rencana pemberhentian Sekretaris MA Hasbi Hasan.
Baca Selengkapnya
Profil Suharto, Wakil Ketua Mahkamah Agung Non-Yudisial yang Dilantik Jokowi
3 hari lalu
Profil Suharto, Wakil Ketua Mahkamah Agung Non-Yudisial yang Dilantik Jokowi
Presiden Jokowi melantik Suharto sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung atau MA Non- Yudisial yang baru. Berikut profilnya.
Baca Selengkapnya
Sah Jadi Wakil Ketua MA, Hakim Agung Suharto Janji Emban Amanah dengan Baik
3 hari lalu
Sah Jadi Wakil Ketua MA, Hakim Agung Suharto Janji Emban Amanah dengan Baik
Suharto menggantikan Sunarto yang dilantik menjadi Ketua MA Bidang Yudisial pada 3 April 2024.
Baca Selengkapnya
Dilantik Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua Mahkamah Agung
3 hari lalu
Dilantik Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua Mahkamah Agung
Presiden Jokowi mengambil sumpah jabatan Wakil Ketua Mahkamah Agung atau MA Non Yudisial Suharto di Istana Negara, Rabu, 15 Mei 2024.
Baca Selengkapnya
KPK Ungkap Alasan Belum Tahan Windy Idol di Kasus TPPU Hasbi Hasan
5 hari lalu
KPK Ungkap Alasan Belum Tahan Windy Idol di Kasus TPPU Hasbi Hasan
Eksepsi Eks Hakim Agung Gazalba Saleh Soal Dakwaan Terima Uang Rp 37 Miliar untuk Penanganan PK di MA
5 hari lalu
Eksepsi Eks Hakim Agung Gazalba Saleh Soal Dakwaan Terima Uang Rp 37 Miliar untuk Penanganan PK di MA
Mantan hakim agung MA Gazalba Saleh memberikan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa KPK soal penerimaan uang Rp 37 miliar.
Baca Selengkapnya
31 Tahun Lalu Marsinah Ditemukan Meninggal, Salah Satu Pelanggaran HAM Berat yang Belum Tuntas
9 hari lalu
31 Tahun Lalu Marsinah Ditemukan Meninggal, Salah Satu Pelanggaran HAM Berat yang Belum Tuntas
Marsinah, buruh perempuan yang ditemukan meninggal karena siksaan. Siapa pelaku yang membunuhnya dengan luka tembak?
Baca Selengkapnya
KY Ungkap Hasil Investigasi Sementara Dugaan Pimpinan Mahkamah Agung Ditraktir Pengacara
10 hari lalu
KY Ungkap Hasil Investigasi Sementara Dugaan Pimpinan Mahkamah Agung Ditraktir Pengacara
Pimpinan Mahkamah Agung (MA) dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) atas dugaan pelangaran kode etik hakim karena ditraktir pengacara
Baca Selengkapnya
Alasan Mahkamah Agung Tak Lagi Publikasikan Putusan Cerai Ria Ricis dan Teuku Ryan
11 hari lalu
Alasan Mahkamah Agung Tak Lagi Publikasikan Putusan Cerai Ria Ricis dan Teuku Ryan
Juru bicara Mahkamah Agung Suharto mengatakan sejak putusan cerai Ria Ricis dan Teuku Ryan dimuat di direktori, sudah diunduh sebanyak 623.766 kali.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
5 jam lalu
5 jam lalu
6 jam lalu
7 jam lalu
9 jam lalu
9 jam lalu
9 jam lalu
15 jam lalu
15 jam lalu
21 jam lalu
