Rieke Diah Sebut Kerugian Pelindo Bisa Lebih Rp 6,7 Triliun  

Reporter

Rabu, 11 November 2015 12:21 WIB

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II Rieke Diah Pitaloka saat memimpin Rapat Kerja Pansus Pelindo II dengan Jaksa Agung HM Prasetyo di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 29 Oktober 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Panitia Khusus Pelindo II Dewan Perwakilan Rakyat Rieke Dyah Pitaloka mengatakan ada indikasi kasus dugaan penyimpangan di badan usaha milik negara itu akan menimbulkan kerugian lebih besar daripada kasus Century. "Ada data yang bikin saya syok," katanya di gedung DPR, Jakarta, Rabu, 11 November 2015.

Rieke mengaku, saat melakukan pemeriksaan, ia menemukan data yang mengagetkan. Ia bahkan menduga kasus ini dapat mengakibatkan kerugian negara lebih besar daripada kasus Century.

Menurut Rieke, pelanggaran yang dilakukan Pelindo sangat sistematis. Bukan hanya pelanggaran terhadap tenaga kerja dan kontrak, Rieke mencurigai ada pula indikasi pelanggaran konstitusi. Ia juga menduga sudah terjadi pelanggaran lintas negara.

Namun Rieke masih enggan mengungkapkan data apa saja yang menjadi dasar dugaannya. Ia meminta untuk menunggu hingga selesai pengkajian. Rieke juga tidak mengatakan berapa pastinya jumlah kerugian itu.

Namun, menurut dia, kerugian yang ditimbulkan bisa lebih besar daripada kasus Century. "Century berapa? Rp 6,7 triliun? mungkin di atas itu," ujarnya.

Sejak disahkan pada Oktober lalu, Pansus telah memanggil beberapa nama, seperti mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri yang kini Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal Budi Waseso; Kepala Badan Reserse kriminal Komisaris Jenderal Anang Iskandar; Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli; serta Jaksa Agung HM. Prasetyo.

Pansus ini terdiri atas 30 anggota Dewan yang berasal dari 10 fraksi. Pengusutan dilakukan terkait dengan kasus dwelling time dan pengadaan 10 crane yang ditengarai merugikan negara sebesar Rp 54 miliar.

MAWARDAH NUR HANIFIYANI

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

8 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

7 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya