Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana tiba di Pangkalan Militer Andrews, Amerika Serikat, 25 Oktober 2015 pukul 12.30 Waktu Setempat. Foto: Laily/Setpres/Setkab.go.id
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Indonesia sebenarnya memerlukan jasa pelobi di Amerika Serikat. Dia mengusulkan agar dana untuk para pelobi ini masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.
"Saya malah terpikir elok juga mungkin ke depan dimasukkan ke APBN untuk lobi-lobi semacam itu. Lobi untuk kepentingan perdagangan karena harus juga hubungan ke kongres diurus," katanya di Kompleks Istana, Jakarta, Senin, 9 November 2015.
Luhut mengatakan Indonesia merupakan salah satu dari dua negara di dunia yang tidak punya jasa pelobi ke Amerika Serikat. Menurut dia, semua negara di dunia memiliki pelobi di Amerika Serikat untuk memperjuangkan kepentingan politik, ekonomi, maupun bisnis.
"Singapura, Cina, Filipina, semuanya punya pelobi dan itu resmi oleh pemerintah," katanya. Jika anggaran lobi masuk ke APBN, kata Luhut, maka kepentingan Indonesia akan lebih terwakili di Amerika Serikat. Luhut mengaku akan mengusulkan hal ini pada Presiden dalam waktu dekat. "Nanti saya konsultasikan dulu ke Presiden," katanya.
Luhut membantah jika kunjungan Presiden Jokowi ke Amerika Serikat pada Oktober difasilitasi broker yang merupakan konsultan public relation asal Singapura dan Las Vegas. Ia menegaskan seluruh pertemuan diatur dan difasilitasi Kementerian Luar Negeri.
Dalam situs New Mandala, disebutkan bahwa Indonesia meminta bantuan sebuah konsultan publicrelation asal Singapura agar Presiden Jokowi bisa mengadakan sejumlah pertemuan dengan kongres Amerika Serikat dan para pebisnis di Amerika Serikat. Konsultan asal Singapura itu kemudian membayar US$ 80 ribu pada pihak ketiga yang memfasilitasi pertemuan tersebut.
Konsultan asal Singapura yang berperan dalam pertemuan tersebut adalah Pereira International PTE LTD. Konsultan itu membuat kontrak dengan Perusahaan PR di Las Vegas, R&R Patners Inc, dengan bayaran senilai US$ 80 ribu. R&R Patners bertugas mengkomunikasikan kepentingan Indonesia ke Amerika Serikat yang fokusnya, antara lain masalah keamanan, perdagangan, dan ekonomi.
