Sawah yang kering terlihat di desa Karang Jati, Banjarnegara, 23 Oktober 2015. Gagal panen yang disebabkan oleh kekeringan El Nino akan memperburuk perekonomian Indonesia, yang sedang tumbuh pada kecepatan yang paling lambat dalam enam tahun terakhir. REUTERS/Nicholas Owen
TEMPO.CO, Klaten - Para petani kini tidak perlu waswas jika mengalami gagal panen atau tanaman padinya rusak minimal 70 persen. Kerusakan tanaman itu bisa diakibatkan hama maupun bencana, seperti kekeringan dan banjir.
“Sekarang ada fasilitas asuransi pertanian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Klaten Wahyu Prasetyo kepada Tempo, Jumat, 30 Oktober 2015.
Wahyu mengatakan program asuransi pertanian itu dikelola PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), badan usaha milik negara pada bidang asuransi. Pada kurun 2015-2016, Klaten mendapat kuota 21 ribu hektare sawah yang bisa diasuransikan. Adapun total luas sawah di Klaten mencapai 33 ribu hektare.
Menurut Wahyu, Klaten mendapat kuota paling besar jika dibandingkan dengan enam daerah sentra padi lain di Jawa Tengah. Sebab, total kuota untuk sawah yang bisa diasuransikan di Jawa Tengah hanya seluas 162 ribu hektare. “Boyolali saja hanya sanggup sekitar 10 ribu hektare,” ujar Wahyu.
Wahyu menambahkan, hanya sawah berpengairan teknis, semiteknis, dan sederhana yang bisa diasuransikan. Sedangkan sawah tadah hujan seluas 3.000 hektare di Kecamatan Bayat, Kemalang, Jatinom, dan Tulung tidak termasuk kategori sawah yang dapat diasuransikan.
Sejatinya, kata Wahyu, premi yang harus dibayarkan untuk tiap musim tanam sebesar Rp 180 ribu per hektare. Karena pemerintah memberikan subsidi mencapai 80 persen dari APBN Perubahan 2015, petani cukup membayar premi Rp 36 ribu per hektare tiap musim tanam.
Jika petani yang mengasuransikan sawahnya mengalami gagal panen, PT Jasindo akan membayar ganti rugi sebesar Rp 6 juta per hektare. Karena mayoritas petani di Klaten hanya memiliki lahan sekitar 2.500 meter persegi, maka premi yang dibayarkan hanya Rp 9.000 per musim tanam dan ganti ruginya sebesar Rp 1,5 juta.
Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Joko Siswanto mengatakan asuransi pertanian bertujuan melindungi petani agar tidak bangkrut ketika mengalami gagal panen. “Tentu petani harus tetap serius dalam menangani OPT agar hasil panennya gemilang,” tutur Joko.
