171 Anggota Dewan Usulkan Pembentukan Pansus Asap  

Reporter

Rabu, 28 Oktober 2015 22:37 WIB

Ketua DPR, Setya Novanto (tengah) bersama Wakil Agus Hermanto (kiri) dan Fadli Zon berfoto sebelum rapat pimpinan DPR di ruang rapat pansus, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 14 Oktober 2014. DPR resmi menetapkan 11 komisi dan akan diajukan pada sidang paripurna, Kamis (16/10). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Perwakilan Komisi IV, Viva Yoga Mauladi, Herman Khaeron, dan Ibnu Multazam menyerahkan nama pengusul Panitia Khusus Asap kepada Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. "Tujuannya juga sebagai tindakan preventif supaya tidak terulang lagi," kata Ketua Komisi Sosial DPR Saleh Partaonan Daulay, sekaligus salah satu yang turut menandatangani usul ini, di Jakarta, Rabu, 28 Oktober 2015.

Pansus, menurut para pengusul, bertujuan membantu mengurai permasalahan asap. Dalam pandangan Saleh, Pansus ini penting dibentuk, apalagi saat ini masalah kabut asap sudah sangat parah.

Hal senada juga disampaikan oleh Agus. Ia mengatakan nantinya Pansus juga bertujuan menghiraukan kembali lahan gambut yang terkena dampak kebakaran. Dengan demikian, menurut dia, pansus ini tidak bersifat jangka pendek.

Daftar nama anggota Pansus memang baru diserahkan hari ini. Daftar tersebut telah ditandatangani 171 anggota DPR dari delapan fraksi. Fraksi Partai Hanura dan NasDem hingga saat ini masih enggan memberikan suara untuk usul Pansus ini.

Daftar ini akan dibicarakan melalui Badan Musyawarah untuk kemudian dibicarakan dalam rapat paripurna. Pengesahan apakah Pansus akan dibentuk atau tidak akan dibicarakan pada rapat tersebut. Namun rapat paripurna terakhir akan dilakukan pada Jumat, 30 Oktober 2015. Dengan demikian, dalam waktu singkat, Pansus harus segera dibicarakan di Badan Musyawarah. Apalagi sebentar lagi reses akan dilakukan.

Menurut Saleh, jika dapat segera disahkan pada rapat paripurna akhir pekan ini pun, Pansus akan efektif setelah reses selesai. Setelah disahkan dalam paripurna, selanjutnya akan dibicarakan mengenai pemilihan Ketua Pansus. Daftar nama yang akan dipanggil pun akan dibicarakan saat itu.

"Ini, kan, baru tanda tangan, masih jauhlah kalau bicara soal siapa yang akan dipanggil sekarang," ucap Saleh.

MAWARDAH NUR HANIFIYANI


Berita terkait

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

7 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

17 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

5 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya