Dipanggil Pansus Pelindo II DPR, Rizal Ramli dan Rini Absen

Reporter

Senin, 26 Oktober 2015 11:40 WIB

Budi Waseso dalam sidang Pansus Pelindo II, di Gedung DPR, 20 Oktober 2015. TEMPO/Mawardah Hanifiyani

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Pansus Pelindo II, Aziz Syamsuddin, mengatakan hari ini ada perubahan agenda di Pansus. Sebelumnya, Menteri BUMN Rini M. Soemarno dan Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli dijadwalkan akan memberikan keterangan di Pansus tersebut.

"Ibu Rini seharusnya hari ini. Cuma beliau kirim surat berhalangan hadir. Begitu juga Rizal Ramli, harusnya hari ini tapi beliau ada agenda Kementerian," kata Aziz di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Senin, 26 Oktober 2015.

Karena berhalangan hadir, Tim Pansus Pelindo II mengaku akan mengatur ulang agenda mereka untuk mendatangkan dua menteri tersebut terkait dengan keterlibatannya dalam perusahaan pelat merah PT Pelindo II.

Meski begitu, agenda Pansus Pelindo II hari ini tetap berjalan dengan menghadirkan mantan direksi perusahaan yang dipimpin RJ Lino tersebut. Mereka adalah Dian M.Noer selaku mantan Direktur Keuangan, M. Iqbal selaku mantan General Manager, Gunadi selaku mantan anggota Komisaris, Cipto Pramono selaku mantan Direktur Sumber Daya Manusia, dan Kirnoto yang merupakan mantan Ketua Serikat Pekerja di PT Pelindo II.

Saat ini Pansus Pelindo II terus menggali bukti dan fakta terbaru mengenai dugaan korupsi dan penyelewengan anggaran negara di perusahaan pelabuhan tersebut. Sebelumnya, mantan Kepala Badan Reserse kriminal yang saat ini menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional, Komjen Budi Waseso, dan mantan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Brigadir Jenderal Victor Simanjuntak juga telah menghadiri rapat Pansus Pelindo II.

Dalam kesaksiannya, mereka menunjukkan bukti-bukti adanya praktek korupsi di PT Pelindo II, seperti pengadaan 10 mobile crane yang menyalahi prosedur dan merugikan negara hingga Rp 45 miliar lebih, pembangunan Terminal Koja yang disinyalir telah menghabiskan anggaran negara hingga Rp 270 miliar, serta tindakan penyelewengan lain yang saat ini masih terus digali anggota Pansus.

DESTRIANITA K

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

6 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya