TEMPO.CO, Jakarta - Hasil survei lembaga Center for Strategic and International Studies menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla cukup rendah. Sigi yang dilakukan pada 14-21 Oktober 2015 menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah hanya 50,6 persen. “Ini menunjukkan bahwa publik masih terpolarisasi dengan pola dukungan di pemilihan presiden kemarin,” kata peneliti CSIS Arya Fernandes di Hotel Atlet Century, Jakarta, Ahad, 25 Oktober 2015.

Sigi ini melibatkan 1.183 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Responden merupakan warga Indonesia yang mempunyai hak pilih pada Pemilu 2014.

Menurut Arya, ketidakpuasan terbesar di bidang ekonomi yakni 69,1 persen, bidang politik 53,8 persen, bidang hukum 45,8 persen, dan bidang maritim 32,8 persen. "Meski pemerintah mengeluarkan 5 paket kebijakan ekonomi, publik masih menunggu reaksi dan implementasi paket itu," ujarnya.

Adapun kepuasan tertinggi publik terhadap kinerja pemerintah di bidang maritim sebesar 59,4 persen, diikuti penegakan hukum yakni 51,1 persen, bidang politik 40 persen, dan bidang ekonomi 30 persen.

Peneliti senior CSIS, J. Kristiadi menilai hasil puas dan ketidakpuasan masyarakat hampir sama dengan pemilihan presiden pada tahun lalu. Kala itu, kata dia, masyarakat terbelah dua.

Menurut dia, tahun ini merupakan masa penyembuhan luka batin terbelahnya publik, yakni antara pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo Subianto. “Ini tahun-tahun recovery, mudah-mudahan mulai cair, tapi bekas-bekas itu masih ada,” ujar Kristiadi.

Pada sisi lain, kata dia, Jokowi menghadapi tak ada dukungan maupun konsolidasi kekuatan di internal pemerintah. Bahkan, Jokowi merupakan satu-satunya presiden setelah masa reformasi yang mendapat kritikan paling keras dari partai pendukungnya. “Pemerintahan Pak Jokowi, kacau tapi tetap terorganisir,” ujar Kristiadi.

LINDA TRIANITA