TEMPO Interaktif, Jakarta: Partai politik dinilai lebih berorientasi kepada kepentingan kelompok daripada mengayomi masyarakat. "Partai-partai politik diboncengi para pengusaha," kata anggota Kelompok Kerja Perhimpunan Pendidikan Demokrasi Todung Mulya Lubis dalam Refleksi Akhir Tahun 2005 di gedung Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, Jakarta, (27/12).Todung lalu menyoroti pengusaha yang berpolitik. Menurut dia, sah saja pengusaha aktif di partai tapi ketika menjadi pejabat publik, pengusaha itu mestinya tak berbisnis. "Tak ada kompromi soal itu," kata dia.Namun, etika politik di Indonesia belum kuat sehingga memunculkan "perselingkuhan" kepentingan bisnis dengan politik. Ia mencontohkan perebutan jabatan di perusahaan negara.Walau lolos menjadi pejabat di BUMN melalui uji kelayakan, ia melanjutkan, pengusaha tetap memiliki beban untuk membayar utang budi politik karena lolos atas bantuan partai. Itu sebabnya, partai harus membuat aturan tegas yang melarang kadernya yang menjadi pejabat publik berbisnis. Hadir menyampaikan refleksi akhir tahun, selain Todung, pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, Rahman Tolleng, anggota Kelompok Kerja, Robertus Robet.Menuru Rahman, gejala perselingkuhan bisnis dengan politik juga terjadi di negara-negara maju. "Tapi di Indonesia lebih telanjang," katanya. pramono